Kalau begini naga-naganya, apa yang dikatakan pemerhati Indonesia dari China dalam tulisannya itu sepertinya ada benarnya juga.

Katanya, alih-alih menaikkan karcis, lebih baik pemerintah mencurahkan perhatian untuk mengedukasi masyarakat agar menghargai dan mencintai peninggalan nenek moyangnya.

Juga, membuat regulasi yang jelas mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan ketika berkunjung ke situs-situs bersejarah. Disertai pula dengan hukuman yang tegas bagi pelanggarnya. 

Tapi repotnya, karakter masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat China.

Masyarakat China relatif tunduk dan, menurut survei yang dilakukan Edelman pada 2020, menaruh kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahnya. Sementara pemerintah Indonesia, kelihatannya sudah terjerembap pada apa yang oleh Xi Jinping sebut sebagai “Taxituo xianjing” alias “jebakan Tacitus”. Yakni, suatu perangkap yang bakal menjerat pemerintah, sehingga apapun yang dikatakan atau dilakukan, senantiasa dianggap kebohongan atau kesalahan belaka oleh rakyatnya.

Penyebabnya, mungkin karena sebelum mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah Indonesia belum terbiasa memusyawarahkan terlebih dahulu dengan rakyatnya.

Sebaliknya pemerintah China, terlepas bagaimanapun buruknya sistemnya di mata negara demokratis, biasanya akan memusyawarahkannya terlebih dahulu --baik secara tidak langsung melalui wakil rakyat di parlemen, maupun secara langsung dengan rakyat lewat angket jajak pendapat yang bisa diisi seluruh penduduk China di kanal-kanal pemerintahnya.

Pengalaman-pengalaman baik pemerintah negara manapun --tak terkecuali pemerintah China-- dalam mengelola negaranya, tak ada salahnya kita pelajari.

Filsuf agung Konfusius pernah berujar, “Bu chi xia wen”: jangan pernah malu bertanya bahkan kepada mereka yang kau anggap derajatnya lebih rendah darimu.

*) Penulis buku “Islam di China: Dulu dan Kini” (Penerbit Buku Kompas, 2020)