Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Paslon Anies Baswedan-Cak Imin dan Arus Perebutan Potensi Suara NU
Cak Imin mewakili komunitas Islam Tradisional yang merupakan mayoritas pertama sedangkan sementara Anies merepresentasikan komunitas Islam Modernis
Editor: Eko Sutriyanto
Gerindra dan PDIP selama ini terbukti sebagai kelas-kelas politik kaum nasionalis.
Dalam berbicara tentang kepentingan politik kaum Nahdliyyin, maka pilihan diksi dan term politik dalam komunikasi hanya dipahami oleh PKB.
Sebab, PKB dan NU tidak terpisahkan.
Artinya, menggandeng ataupun meninggalkan basis suara kader NU sama-sama tidak menguntungkan bagi PDIP maupun Gerindra. Lebih tidak menguntungkan lagi apabila Gerindra dan PDIP harus meninggalkan basis suara kader NU.
Untuk menggandeng kader NU semakin sulit bagi PDIP. Sebab, para tokoh NU sudah banyak yang melek politik; membaca bagaimana Jokowi memperlakukan KH Ma'ruf Amin yang tidak mempunyai kekuatan di parlemen.
Para tokoh NU tidak mungkin mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya.
Ibarat kata, PDIP telah menodai dirinya sendiri, menjadikan KH. Ma’ruf Amin sebagai “pajangan”, “pelengkap penderita,” sebagai “pantes-pantesan”.
Tetapi, Pemilu 2024 akan menjadi ajang kebangkitan NU.
Mustahil wakil NU akan kembali menjadi pelengkap penderita di masa depan.
Penulis tidak yakin suara NU akan mengalir pada PDIP.
Potensi dukungan yang masih terbuka, walaupun kecil dan sempit, adalah kepada Gerindra. Karena Gerindra masih bersih, belum pernah melukai hati orang-orang NU.
Namun, Gerindra sudah sedikit menggores hati orang NU dengan sikapnya yang terbaru; manggantung dan mengubah nama koalisi semaunya sendiri.
Dengan mengubah nama koalisi, dengan berapi-api penuh semangat mengatakan di atas podium melanjutkan kepemimpinan Jokowi, sejatinya Gerindra telah menyakiti PKB.
Bukan masalah melanjutkan atau tidak kepemimpinan dan prestasi Jokowi tetapi perubahan nama tersebut tanpa konfirmasi pada PKB.