Oleh: Mayor Laut (S) Aris Setyo Radyawanto, S.E., S.T., M.T., M.Tr.Opsla. Alumnus AAL 2006

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekilas Tentang Konflik Laut China Selatan

Sering kali kita membaca berita baik media online maupun surat kabar yang mengulas tentang konflik Laut China Selatan, namun bagi sebagian besar warga Indonesia berita itu dianggap seperti informasi biasa dan tidak akan memberikan dampak terhadap Indonesia.

Padahal bila konflik tersebut semakin memanas maka stabilitas keamanan di ASEAN akan terganggu dan tentunya akan mempengaruhi situasi keamanan di Indonesia.

Beberapa negara yang bersengketa dengan China perihal Laut China Selatan yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina.

Meskipun Indonesia bukan negara yang mengklaim (Non-Claimant States) Laut China Selatan namun perairan Laut Natuna Utara Indonesia masuk ke dalam konsep Nine Dash Line (Sembilan Garis Putus-Putus) China (Usman 2021).

Sembilan Garis Putus-Putus adalah garis yang dibuat sepihak oleh China untuk mengakui wilayah yang menjadi kekuasaan China seluas 2 juta km2 berdasarkan peta historis pasca Perang Dunia II (Irawan Sapto Adhi 2021).

Sedangkan menurut putusan konvensi PBB tentang Hukum Laut yang tertuang dalam UNCLOS 1982 memutuskan bahwa perairan Laut Natuna masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Indonesia 1985).

Dalam ZEEI ini Indonesia berhak untuk mengelola kekayaan alam di dalamnya seperti misalnya: menangkap ikan menambang, mengeksplorasi minyak, menerapkan kebijakan hukumnya, bernavigasi, terbang di atasnya, dan menanam pipa kabel.

Meski sudah ada keputusan tersebut, namun China tetap pada konsepnya Nine Dash Line sehingga mereka mengirimkan kapal Coast Guard untuk berpatroli di Laut Natuna yang mana kawasan tersebut masuk ke ZEEI (CNN Indonesia 2023).

Selain itu, konflik yang pernah terjadi di Laut Natuna adalah yang terjadi pada tahun 2021 China melayangkan nota protes kepada pemerintah Indonesia atas kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim Laut China Selatan yang diklaim lokasi tersebut milik China.

Pemerintah Indonesia menolak nota protes tersebut dan memilih untuk tetap melanjutkan pengeboran minyak.

Pentingnya Laut China Selatan Bagi Indonesia

Laut China Selatan merupakan wilayah maritim yang sangat penting bagi Indonesia karena merupakan wilayah yang sangat strategis.

Berikut ini adalah beberapa alasan utama mengapa Laut China Selatan penting bagi Indonesia:

1. Jalur Perdagangan Internasional

Laut China Selatan adalah salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia. Sebagian besar barang ekspor dan impor Indonesia melewati wilayah ini. Keberlangsungan perdagangan Indonesia sangat bergantung pada keamanan dan stabilitas jalur laut ini, yang menghubungkan Indonesia dengan pasar global di Asia Timur, Eropa, dan Amerika.

2.  Sumber Daya Alam

Laut China Selatan diyakini kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak bumi dan gas alam. Meskipun sebagian besar eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ini masih dalam tahap pengembangan, potensi besar tersebut membuat Laut China Selatan menjadi wilayah yang sangat penting bagi sumber energi Indonesia di masa depan.

3. Perikanan

Wilayah Laut China Selatan adalah salah satu daerah penangkapan ikan yang paling produktif di dunia. Bagi Indonesia, sektor perikanan sangat penting untuk ketahanan pangan, ekonomi lokal, dan kesejahteraan nelayan. Pengelolaan dan perlindungan wilayah perikanan ini menjadi sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

4. Keamanan dan Kedaulatan

Laut China Selatan juga memiliki kepentingan strategis dari perspektif keamanan dan kedaulatan. Adanya klaim tumpang tindih dengan beberapa negara tetangga, khususnya dengan China memerlukan pengelolaan yang hati-hati oleh Indonesia untuk menjaga integritas teritorial dan menghindari konflik. Indonesia berusaha untuk menjaga stabilitas regional dan memastikan bahwa hak-hak maritimnya diakui dan dihormati sesuai dengan hukum internasional, terutama UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea).

5. Pengaruh Politik dan Diplomasi

Posisi Indonesia di Laut China Selatan memberikan manfaat diplomatik yang signifikan dalam hubungan internasional, khususnya dengan negara-negara ASEAN dan kekuatan global lainnya seperti China dan Amerika Serikat. Sebagai negara yang berusaha mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan, Indonesia memainkan peran penting dalam mediasi dan diplomasi regional untuk mengurangi ketegangan dan menyelesaikan sengketa secara damai.

Perlunya Dukungan Masyarakat Indonesia

Belajar dari pengalaman Filipina yang mengajukan gugatan sengketa Laut China Selatan ini di pengadilan arbritase internasional pada tahun 2013-2016 yang pada akhirnya diputuskan kemenangan Filipina, hal itu tidak serta merta berkat perjuangan politis dan hukum saja namun juga adanya dukungan penuh dari rakyat Filipina (Lisbet 2023).

Sehingga karena adanya potensi ancaman konflik akibat Nine Dash Line di Laut Natuna Utara yang mengancam kedaulatan Indonesia, maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat Indonesia dalam bentuk dukungan kepada pemerintah. Berikut ini dapat dijelaskan mengapa dukungan ini sangat krusial:

1. Mendorong Kebijakan Pemerintah yang Kuat dan Konsisten

Dukungan masyarakat memberikan mandat politik yang kuat kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dan konsisten dalam konflik Laut China Selatan. Ketika masyarakat menunjukkan dukungan, pemerintah merasa lebih terdorong untuk memperjuangkan hak-hak maritim Indonesia melalui arbitrase internasional atau forum hukum lainnya.

2.  Kesadaran dan Pendidikan Publik

Dengan adanya dukungan masyarakat, edukasi tentang pentingnya Laut China Selatan dan hak-hak maritim Indonesia menjadi lebih luas. Masyarakat yang terinformasi dengan baik dapat mendukung kebijakan yang proaktif dan berkelanjutan dalam menjaga kedaulatan maritim dan mendukung proses arbitrase internasional.

3.  Legitimasi di Mata Internasional

Dukungan publik menunjukkan kepada dunia internasional bahwa tindakan pemerintah bukan hanya keputusan elit politik, tetapi juga mencerminkan kehendak rakyat. Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam arbitrase internasional, menunjukkan bahwa Indonesia bersatu dalam memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan hukum internasional.

4. Penguatan Diplomasi dan Negosiasi

Ketika masyarakat mendukung upaya diplomasi dan arbitrase internasional, hal ini memberikan sinyal positif kepada negara-negara lain bahwa Indonesia berkomitmen pada penyelesaian damai dan hukum. Ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi multilateral dan bilateral terkait sengketa di Laut China Selatan.

5. Solidaritas Regional dan Global

Dukungan masyarakat dapat meningkatkan solidaritas dengan negara-negara ASEAN lainnya yang juga memiliki klaim di Laut China Selatan. Ini memperkuat posisi kolektif ASEAN dalam menghadapi negara-negara yang memiliki klaim berlebihan di kawasan tersebut.

Sebagai masyarakat Indonesia yang turut peduli kepada bangsanya dalam menangani potensi ancaman konflik Laut Cina Selatan, perlu adanya dukungan riil dan langkah nyata melalui beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Tidak melakukan protes bila pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan dan langkah strategis tentang Laut Cina Selatan.
2. Peran para akademisi dalam memperbanyak tulisan-tulisan dan riset tentang Laut Cina Selatan sebagai Effective Occupation terhadap wilayah Laut Natuna Utara yang sudah ditetapkan masuk ke ZEEI.
3. Lembaga pendidikan lebih banyak mengadakan seminar, diskusi dan publikasi untuk menyebarkan informasi dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang terkait dengan Laut Cina Selatan.
4. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dengan melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau ilegal di wilayah Laut Cina Selatan kepada pihak berwenang.
5. Kerjasama dengan pihak berwenang untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, pencemaran laut, dan kegiatan tidak sah lainnya.
6. Dukungan terhadap kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim, seperti investasi dalam industri perikanan, pariwisata laut, dan infrastruktur maritim.
7. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam forum-forum dialog dan diplomasi publik, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk mendukung posisi pemerintah.

Kesimpulan

Konflik Laut China Selatan yang diawali dari tahun 1950 sampai dengan hari ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, namun juga dirasakan oleh beberapa negara di Asia.

China menggunakan konsep Nine Dash Line (sembilan Garis Putus-Putus) untuk mengklaim wilayah laut sejauh 2 Km2 berdasarkan peta historis pasca Perang Dunia II.

ZEEI yang berada di wilayah perairan Laut Natuna masuk ke dalam Nine Dash Line tersebut sehingga menimbulkan konflik antara Indonesia dan China atas kepentingan yang tumpang tindih tersebut.

Masyarakat Indonesia penting untuk memahami konflik ini, sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah bila suatu saat terjadi konflik yang lebih besar lagi dan sampai ke pengadilan Arbitrase Internasional.