Pada 12 Januari, pemerintah Israel menyetujui penggunaan layanan Starlink di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza, dengan tujuan untuk tujuan medis.

Persetujuan ini tidak boleh dipandang sebagai tindakan kemanusiaan belaka.

Sebaliknya, hal ini meletakkan dasar bagi potensi integrasi Palantir dan Starlink lainnya, yang mencerminkan kolaborasi mereka di Ukraina.

Dengan mengaktifkan komunikasi satelit tingkat lanjut, persetujuan Starlink di Gaza berpotensi mendukung operasi militer, menunjukkan pembentukan “rantai pembunuhan digital” di balik bantuan kemanusiaan.

Pengepungan brutal terhadap Rumah Sakit Al-Shifa oleh pasukan Israel, yang melibatkan kekejaman parah terhadap warga sipil dan staf medis, sangat bertentangan dengan niat altruistik di balik penempatan Starlink.

Setelah pengepungan selama dua minggu yang berakhir pada tanggal 1 April, sebagian besar Rumah Sakit Al-Shifa hancur, dan ratusan warga Palestina yang tewas ditemukan di dalam dan sekitar rumah sakit, termasuk di kuburan massal.

Timbul pertanyaan: apakah persetujuan Starlink di Shifa yang dipublikasikan secara luas ini merupakan salvo PR yang lembut yang meletakkan dasar untuk mengintegrasikan produk perusahaan ke dalam operasi militer Israel di Jalur Gaza?

Waktu dan konteks perkembangan ini menimbulkan pertanyaan meresahkan tentang niat sebenarnya dari Starlink dan Tel Aviv.

Masuknya Elon Musk

Kunjungan Elon Musk ke Israel pada 27 November 2023, saat ia bertemu dengan Netanyahu, bukan sekadar acara diplomatik.

Musk, yang dengan cermat mengembangkan citranya sebagai pendukung kebebasan berpendapat melalui akuisisi media sosial Platform X – peran yang ia kembangkan seperti baju zirah yang dirancang dengan cermat – mendapati dirinya terjerat dalam tampilan propaganda yang diatur oleh Israel.

Skenario ini mengingatkan kita pada mitos Icarus, yang meskipun panas, terbang terlalu dekat dengan matahari dengan sayap yang terbuat dari lilin dan bulu.

Demikian pula, keterlibatan Musk dengan Netanyahu dan pemerintah Israel, di tengah meningkatnya pengawasan atas kejahatan perang, mengancam kehancuran citra Musk yang dibangun dengan cermat.

Jika dipikir-pikir, dengan semakin intensifnya penyelidikan ICC terhadap kejahatan perang, pertemuan ini memberikan bayangan panjang terhadap kepribadian Musk yang dipupuk dengan cermat.

Meminta pertanggungjawaban para eksekutif teknologi

Tindakan hukum baru-baru ini, seperti kasus di Inggris yang diajukan oleh Pusat Keadilan Internasional untuk Palestina ( ICJP ) terhadap menteri-menteri Inggris, menyoroti semakin besarnya upaya untuk meminta pertanggungjawaban pelaku genosida.

Namun, tokoh-tokoh terkemuka di industri teknologi masih belum teruji. Tapi kenapa?

Situasi ini mencerminkan penuntutan terhadap individu-individu di Nazi Jerman yang memungkinkan terjadinya Holocaust melalui dukungan teknologi dan logistik mereka, yang menggarisbawahi perlunya akuntabilitas komprehensif di zaman modern.

Statuta Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY), dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) secara eksplisit mengakui berbagai bentuk keterlibatan.

Hal ini termasuk membantu dan bersekongkol, yang mencakup penyediaan alat dan dukungan yang diperlukan untuk melakukan kejahatan perang dan genosida.

Kerangka hukum ini menyiratkan bahwa para eksekutif teknologi yang inovasinya memfasilitasi kekerasan berskala besar harus bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional.

Persimpangan antara teknologi canggih dan peperangan, yang didorong oleh tokoh-tokoh teknologi yang kuat, menggambarkan kenyataan yang mengerikan: alat-alat yang dirancang untuk menghubungkan dan melindungi digunakan kembali untuk menghancurkan.

Yang lebih buruk lagi, tampaknya medan perang seperti Gaza dipandang sebagai tempat pengujian yang relatif bebas risiko untuk sistem teknologi ini.

Sudah waktunya untuk menjadikan kolaborasi bisnis melawan genosida sebagai upaya yang berisiko tinggi, dan upaya tersebut harus dimulai dari ruang pengadilan.

(Sumber: The Cradle)