Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribunners

Tribunners / Citizen Journalism

Mulai Rontoknya Rezim Uni Eropa Pro-perang Ukraina

Partai yang dipimpin Presiden Emannuel Macron, dikalahkan kaum sosialis konservatif kanan yang dikomandoi National Rally.

Editor: Setya Krisna Sumarga
zoom-in Mulai Rontoknya Rezim Uni Eropa Pro-perang Ukraina
maidanmuseum.org
Seorang warga berselimut bendera Uni Eropa berdiri di puncak sebuah gedung di Alun-alun Maidan, Kiev, Ukraina. Ia menyaksikan kerumunan demonstran yang menyerukan integrasi Ukraina ke Uni Eropa. 

TRIBUNNEWS.COM, YOGYA – Pemilihan umum di 27 negara Uni Eropa, Minggu (9/6/2024)  telah menunjukkan pergeseran signifikan terkait arah dan kebijakan benua itu di sejumlah isu.

Di antaranya kebijakan tentang iklim, ketenagakerjaan, imigrasi, sanksi-sanksi ppolitik ekonomi Rusia, dan dukungan agresif terhadap perang Ukraina.

Paling menonjol adalah keunggulan suara kelompok kanan, yang mengindikasikan kemerosotan drastis kelompok tengah kiri.

Di Prancis, kelompok liberalis yang dipimpin Presiden Emannuel Macron, dikalahkan kaum sosialis konservatif kanan yang dikomandoi partai National Rally.

Macron membuat langkah cepat membubarkan Majelis Nasional, dan menyerukan Pemilu nasional akhir Juni atau awal Juli 2024.

Hasil Pemilu Parlemen Uni Eropa ini sekaligus menunjukkan Macron kemungkinan besar tidak bisa lagi berlaga di Pilpres Prancis berikutnya.

National Rally Prancis yang berhaluan kanan meraup 32 persen suara, lebih dari dua kali lipat perolehan suara partai Renaissance pimpinan Emannuel Macron.

Baca juga: Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, dan Nafsu Perang Emmanuel Macron

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-837: Biden Peringatkan Putin Tak akan Berhenti di Ukraina

BERITA TERKAIT

Tokoh Pemimpin National Rally, Marine Le Pen menyatakan siap mengambil alih kekuasaan Prancis secara konstitusional.

Meskipun Le Pen mendukung pengiriman senjata ke Ukraina, dia menentang penggunaannya untuk menyerang wilayah Rusia.

Le Pen juga berpendapat sanksi ekonomi dan politik bertubi-tubi terhadap Moskow tidak efektif dan justru merugikan Eropa.

Di Jerman, kelompok politik Kanselir Jerman Olaf Scholz di Partai Sosial Demokrat berhaluan kiri-tengah, memperoleh hasil buruk.

Mereka mulai didekati partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) yang berulang kali menolak sanksi barat terhadap Rusia dan menentang bantuan militer ke Ukraina.

Pemimpin AfD Alice Weidel mengatakan, mereka kini menjadi kekuatan politik kedua di Jerman setelah meraih hasil dukungan signifikan di parlemen.

Partai Konservatif untuk Kebebasan (PVV) di Belanda, yang dipelopori politisi ekstrem kanan Geert Wilders bertengger di urutan kedua dengan 17 persen suara.

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas