Oleh : Endang Tirtana, Pemerhati Politik

PEMILU 2024 telah berakhir seiring dengan tuntasnya sengketa pemilihan presiden dan anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK). Seluruh rakyat Indonesia menanti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta pejaabat eksekutif maupun anggota legislatif yang menandai bergantinya pemerintahan baru untuk periode lima tahun nanti.

Presiden Jokowi dalam kesempatan zikir kebangsaan menyambut bulan kemerdekaan di Istana Merdeka belum lama ini, menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia. Permohonan maaf itu juga mengatasnamakan K.H. Ma'ruf Amin sebagai pasangan wakil presiden yang menjabat sejak 2019.

Dengan kesungguhan dan rendah hati, duet Jokowi-Ma’ruf mengakui jika ada kesalahan dan rasa khilaf selama menjalankan amanat memimpin pemerintahan. Menurut Jokowi, dirinya hanya manusia biasa, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Karena itu Jokowi menyadari tidak bisa menyenangkan dan memenuhi harapan semua pihak.

Berkaitan dengan momentum perayaan kemerdekaan dan pergantian pemerintahan, Jokowi mengajak semua peserta zikir untuk bersama-sama mendoakan agar bangsa ini diberikan kemudahan dalam mencapai cita-cita kemajuan. Dalam ungkapan keagamaan, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur, atau bangsa yang adil makmur dan selalu dirahmati oleh Tuhan.

Pro dan Kontra atas Ucapan Maaf Jokowi

Permintaan maaf Jokowi sebelum lengser sebagai presiden mengundang reaksi sejumlah kalangan. Elite PDIP, yang sebelumnya gencar menyerang pemerintah sejak dukungan Jokowi kepada Prabowo-Gibran, menanggapi secara negatif. Juru bicara PDIP Chico Hakim menganggap hal tersebut sudah terlambat, dengan menyebut soal memburuknya demokrasi dan pembegalan konstitusi.

Anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai permintaan maaf Jokowi tidak diperlukan oleh PDIP. Masinton meminta Jokowi jujur dengan menyampaikan masalah-masalah bangsa mulai dari hancurnya demokrasi dan penegakan hukum hingga ekonomi, seperti pertumbuhan yang tidak tercapai, lonjakan utang, sulitnya lapangan kerja bagi anak muda, dan banjir barang-barang impor.

Bahkan Jokowi dianggap tidak bisa dipegang ucapannya, karena sering bertentangan dengan kenyataan. Hal tersebut dilontarkan politisi PDIP Deddy Sitorus, yang memandang ucapan maaf Jokowi sebagai kata-kata belaka yang tidak ada artinya. Menurut Deddy, jika memang serius maka Jokowi diminta menghapus kebijakan dan proyek-proyek yang merugikan rakyat kecil.

Sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuntut Jokowi untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya sebagai presiden alih-alih meminta maaf kepada rakyat. Hasto mencontohkan pihaknya yang getol menolak impor beras, dan meyakini bahwa data-data yang disampaikan pemerintah sudah dimanipulasi.

Kritik dari PDIP diamini para pegiat demokrasi dan HAM, seperti mantan Direktur YLBHI Asfinawati, yang mendesak presiden tidak cukup hanya meminta maaf tetapi juga memulihkan hak-hak rakyat yang terlanggar. Asfinawati juga menekankan bahwa nilai-nilai dalam kehidupan bernegara harus dibedakan dengan Jokowi sebagai personal.

Sebelumnya Asfinawati pernah memimpin sidang Mahkamah Rakyat yang menggugat dosa-dosa Jokowi selama memerintah. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang menjadi penyaji dalam film dokumenter Dirty Vote yang kontroversial bahkan lebih keras lagi sikapnya, bahwa Jokowi semestinya hadir dan mempertanggungjawabkan tindakannya dalam forum Mahkamah Rakyat.

Sebuah media mengangkat liputan khusus dengan cover story “Nawadosa Jokowi”, untuk menggambarkan dosa-dosa Jokowi yang berkebalikan dengan Nawacita yang diusungnya pada 10 tahun silam. Ulasan Tempo banyak menekankan soal kemunduran demokrasi (democracy backsliding) dan menjelmanya negara dengan corak legalisme otokratik.

Pernyataan yang bernada membela Jokowi datang dari kalangan elite Gerindra yang kini praktis menjadi sekutu kuat Jokowi. Anggota DPR dari Gerindra Habiburokhman menyinggung pecah kongsi PDIP dan Jokowi yang memicu sikap emosional dan sakit hati dari segelintir elite PDIP, padahal dulunya mereka pula yang memuji-muji Jokowi setinggi langit.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani memilih bersikap lebih bijak dengan meminta pihak-pihak yang merasa tersinggung dan jengkel dengan permintaan maaf Jokowi supaya mengubur perasaan itu dalam-dalam. Menurut Muzani, semua itu adalah ujian bagi kebersamaan, persatuan, dan kerukunan yang semestinya terus dipelihara dan dijunjung tinggi.