Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribunners
Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tribunners / Citizen Journalism

Prioritaskan Reformasi Ekonomi Sebelum Jalankan Hilirisasi: Hanya Untungkan Oligarki

Di Indonesia 1 persen pemilik tanah terbesar menguasai hampir 60 persen dari total tanah di Indonesia,

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Prioritaskan Reformasi Ekonomi Sebelum Jalankan Hilirisasi: Hanya Untungkan Oligarki
dok. Pertamina
Di masa 10 tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi terus mendorong hilirisasi terutama di sektor tambang dengan alasan untuk memberi nilai tambah dan manfaat ekonomi di dalam negeri. 

Sementara Tiongkok terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya, Indonesia justru menghadapi masalah fundamental berupa ketimpangan pendidikan dan infrastruktur yang tidak merata.

Ekonom Prancis, Thomas Piketty, dalam bukunya Capital in the Twenty-First Century menjelaskan bahwa salah satu faktor kunci keberhasilan

Tiongkok adalah bagaimana negara tersebut mengontrol konsentrasi kekayaan dengan ketat melalui kebijakan redistribusi, sesuatu yang gagal dilakukan Indonesia. Piketty menegaskan bahwa "kebijakan redistribusi yang adil dan menyeluruh diperlukan untuk mencegah ketimpangan yang membahayakan stabilitas sosial."

Hilirisasi telah menjadi jargon favorit pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada dasarnya, hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk mentah dengan mengolahnya di dalam negeri sebelum diekspor.

Saat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berkali-kali menekankan bahwa hilirisasi adalah solusi bagi Indonesia untuk lepas dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, terutama nikel, tembaga, dan bauksit.

Namun, seiring dengan optimisme tersebut, kita harus bertanya: apakah hilirisasi ini akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas, atau hanya akan memperkuat posisi oligarki yang sudah mapan?

Banyak ekonom mengkhawatirkan bahwa tanpa adanya reformasi ekonomi yang mendasar, hilirisasi justru akan menciptakan "hilirisasi elit," di mana nilai tambah dari bahan mentah tetap dinikmati oleh segelintir pemilik modal besar, bukan oleh masyarakat.

Berita Rekomendasi

Ekonom seniot Emil Salim mengkritisi kebijakan hilirisasi yang tidak dibarengi dengan reformasi struktural.

Dalam wawancara dengan The Jakarta Post, ia menekankan, “Hilirisasi harus berjalan seiring dengan reformasi ekonomi yang lebih luas, yang mencakup redistribusi sumber daya dan peningkatan daya saing tenaga kerja lokal."

"Tanpa ini, hilirisasi hanya akan menjadi alat bagi oligarki untuk memperkuat cengkeraman mereka terhadap ekonomi nasional.”

Menghadapi kenyataan ini, Indonesia perlu segera melakukan langkah konkret untuk melakukan reformasi ekonomi yang mendalam, sebelum hilirisasi atau kebijakan lain di bidang ekonomi dapat benar-benar memberikan dampak positif yang merata.

Redistribusi tanah harus menjadi prioritas utama dalam reformasi ekonomi Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh John Stuart Mill dalam bukunya Principles of Political Economy, "kepemilikan tanah yang terdistribusi dengan adil adalah prasyarat bagi kemakmuran dan stabilitas sosial."


Di Indonesia, reforma agraria perlu dipercepat dan diperluas, dengan memberikan akses yang lebih adil kepada petani kecil dan masyarakat adat.

Tidak ada reformasi ekonomi yang berhasil tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Indonesia harus berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya mampu bersaing di pasar global.

Halaman
1234
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas