Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribunners
Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tribunners / Citizen Journalism

Prioritaskan Reformasi Ekonomi Sebelum Jalankan Hilirisasi: Hanya Untungkan Oligarki

Di Indonesia 1 persen pemilik tanah terbesar menguasai hampir 60 persen dari total tanah di Indonesia,

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Prioritaskan Reformasi Ekonomi Sebelum Jalankan Hilirisasi: Hanya Untungkan Oligarki
dok. Pertamina
Di masa 10 tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi terus mendorong hilirisasi terutama di sektor tambang dengan alasan untuk memberi nilai tambah dan manfaat ekonomi di dalam negeri. 

Ekonom terkemuka Indonesia, Boediono, menekankan bahwa “tanpa peningkatan kualitas pendidikan, bonus demografi yang dimiliki Indonesia akan menjadi bumerang.”

Indonesia harus menerapkan sistem pajak yang lebih progresif untuk memastikan bahwa kekayaan yang berlebihan tidak terakumulasi di tangan segelintir orang.

Thomas Piketty berpendapat bahwa pajak progresif dan pajak atas warisan adalah cara yang efektif untuk meredistribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan. Indonesia perlu mengadopsi kebijakan ini untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Reformasi ekonomi yang sukses memerlukan institusi publik yang kuat dan transparan. Indonesia harus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat institusi-institusi ekonomi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan elit.

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat bergerak menuju reformasi ekonomi yang sejati, mengatasi ketimpangan, dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hilirisasi bisa menjadi langkah penting, tetapi tanpa reformasi yang lebih mendalam, itu hanya akan menjadi sekadar jargon politik tanpa hasil nyata. 

Seperti kata pepatah lama, "jangan menaruh kereta di depan kuda"—Indonesia butuh reformasi ekonomi terlebih dahulu sebelum hilirisasi dapat benar-benar membawa perubahan yang berarti.

Berita Rekomendasi

*) Adrian Farhan Mubarok adalah kader PMII, alumni HTN UIN Bandung dan pernah nyantri di Pesantren Sukahideng.

Artikel ini sepenuhnya pendapat pribadi penulis.

 

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas