Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Menolak Lupa: Pentingnya Pilkada Secara Langsung dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
Pilkada langsung adalah manifestasi kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD NRI 1945.
Editor: Hasanudin Aco
Sebaliknya, Pilkada tidak langsung melalui DPRD menimbulkan berbagai risiko yang tidak dapat diabaikan.
Salah satu risiko utama adalah meningkatnya potensi praktik politik uang. Dalam sistem ini, seorang kandidat hanya perlu memengaruhi sejumlah kecil anggota DPRD yang merupakan perwakilan mayoritas untuk memenangkan pemilihan, sehingga justru membuka peluang lebih besar bagi praktik transaksi politik.
Transaksi semacam ini tidak hanya memperburuk citra demokrasi, tetapi juga berisiko menimbulkan korupsi struktural di tingkat lokal.
Selain itu, sistem Pilkada tidak langsung juga memperbesar pengaruh oligarki lokal.
Dengan mekanisme pemilihan yang terbatas di kalangan elite DPRD, kepala daerah terpilih cenderung lebih berorientasi pada kepentingan kelompok kecil tersebut dibandingkan kepentingan rakyat secara luas, atau tersandera dengan kepentingan politik tertentu.
Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat secara riil.
Bahkan, dalam jangka panjang, sistem ini berpotensi melemahkan prinsip demokrasi dan memperbesar kesenjangan antara pemerintah daerah dengan warganya.
Persoalan legitimasi juga menjadi tantangan utama dalam Pilkada tidak langsung. Pemimpin yang dipilih melalui DPRD cenderung memiliki legitimasi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang terpilih langsung oleh rakyat.
Hal ini dapat memengaruhi stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan daerah.
Dalam konteks otonomi daerah, kepala daerah juga berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Jika legitimasi kepala daerah diragukan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berisiko terganggu, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas nasional secara keseluruhan.
Pilkada langsung memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat lokal.
Sistem ini memungkinkan adanya kompetisi yang sehat dan transparan, sehingga memperkuat kontrol terhadap kekuasaan.
Sebaliknya, Pilkada tidak langsung berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elite politik, yang justru melemahkan sistem checks and balances.
