Argumen yang sering diajukan oleh pendukung Pilkada tidak langsung adalah upaya untuk mengurangi konflik horizontal di masyarakat.

Mereka berpendapat bahwa Pilkada langsung sering memicu ketegangan sosial di tingkat lokal, terutama di daerah-daerah yang memiliki dinamika politik dan sosial yang kompleks. 

Namun, argumen ini dapat dipertanyakan. Konflik yang muncul selama Pilkada sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh lemahnya regulasi, kurangnya pendidikan politik, serta rendahnya integritas lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana data yang ada selama ini.

Dengan memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada, konflik-konflik semacam ini dapat diminimalkan tanpa harus mengubah mekanisme pemilihan itu sendiri.

Mengembalikan sistem Pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD adalah langkah mundur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Kebijakan ini tidak hanya mengancam meritokrasi, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Sistem pilkada langsung, meskipun memiliki berbagai tantangan, tetap menjadi pilar penting dalam menjaga kedaulatan rakyat. 

Dalam hal ini, kita semua perlu mengedepankan kebijaksanaan. Kita jangan sampai salah menilai masalah yang sesungguhnya. Kita perlu melihat data dan fakta di lapangan secara nyata.

Permasalahan-permasalahan seperti money politic, konflik sosial, kurangnya partisipasi, kampanye hitam, serangan siber, dan lain sebagainya yang seringkali terjadi ada pada tataran implementasi, bukan pada kebijakan terkait sistemnya. 

Demikian pula dalam hal sistem Pemilu (baik Pilpres maupun Pileg), persoalan bukan pada sisi kebijakan, namun pada sisi implementasi di lapangan.

Jangan sampai kita kemudian mengubah sistem dan kebijakan hanya karena “latah” atau hasil evaluasi pendek yang justru berefek secara jangka panjang.

Sebagai alternatif, solusi yang lebih relevan adalah memperbaiki mekanisme Pilkada langsung.

Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi pengawasan yang lebih ketat terhadap dana kampanye, peningkatan transparansi proses pemilihan, dan penguatan pendidikan politik dan akses informasi masyarakat. 

Penguatan pada partai politik juga dapat dilakukan untuk menghasilkan kader atau kandidat yang memang berkualitas, kredibel, dan dikenal oleh masyarakat.

 Dengan demikian, sistem Pilkada langsung dapat semakin diperbaiki tanpa harus mengorbankan prinsip dasar demokrasi.

Pada akhirnya, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menjunjung tinggi suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pilkada langsung bukan hanya sebuah mekanisme politik, tetapi juga cerminan komitmen bangsa terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. 

Oleh karena itu, mempertahankan Pilkada langsung bukan hanya soal teknis pemilihan, melainkan juga menjaga keberlanjutan demokrasi Indonesia yang telah diperjuangkan dengan susah payah. 

Semoga wacana untuk mengubah sistem pilkada langsung itu bukan bermaksud untuk melanggengkan dinasti politik dan kepentingan tertentu.

Semoga juga bukan semata karena merespon kekalahan di beberapa wilayah dalam Pilkada 2024 lalu, dengan mengubah gaya (style) untuk mendudukan seseorang dalam kekuasaan di wilayah secara lebih mudah dan otoriter.

Saya mengajak kepada semua pihak, tanpa melihat latar belakang politik kita, untuk secara arif dan bijaksana merespon berbagai kelemahan-kelemahan atau kekurangan bangsa dan negara yang ada selama ini.

Bersama-sama kita perlu menciptakan sistem kenegaraan dan kehidupan demokrasi yang lebih baik untuk anak cucu kita selanjutnya. Merdeka!