MKD kemudian mengambil jalan tengah dengan bersikap normatif. Sepanjang ada aduan dari masyarakat, MKD akan memprosesnya. Sebaliknya jika tidak, MKD tidak akan mengada-ada. 

Seperti aparat penegak hukum, MKD sebagai lembaga penegak kode etik pun tak boleh menolak aduan dari masyarakat. Sepanjang syarat-syarat formalnya terpenuhi, maka MKD akan menyusun jadwal dan acara untuk menyidangkan aduan tersebut. 

Di sinilah barangkali pertanyaan mengapa Si Oneng dipanggil MKD untuk disidangkan, dan juga Julius Setiarto yang sama-sama dari Fraksi PDIP disidangkan dan akhirnya dijatuhi sanksi teguran tertulis menemukan jawabannya. 

DPR adalah lembaga politik. Sebab itu wajar jika para anggotanya bermain politik. 

Tapi berpolitiknya anggota DPR juga harus berlandaskan hukum, dalam hal ini Peraturan DPR No 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.

Alhasil, jika apa yang disampaikan Si Oneng masih dalam koridor tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka tak perlu terlalu dipolitisasi. 

Secara pribadi, penulis menilai apa yang disampaikan Si Oneng justru menyuarakan kehendak mayoritas rakyat Indonesia yang berkebreratan dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Ingat, vox populi vox dei!