Hasil analisa memang tidak dapat langsung menjadi alat bukti yang dirasa cukup untuk membuat terang sebuah kejahatan atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP atau KUHAP.

Hasil Analisa PPATK yang disalurkan kepada Penyidik atau aparat penegak hukum belum tentu menjamin keberhasilan atau kemudahan dalam mendapatkan alat bukti. Namun hasil analisa ini setidaknya menjadi petunjuk atau memberi jalan terang bagi penegakan hukum.

Kita bisa mengambil contoh tentang fokus area PPATK antara lain tindak pidana korupsi, narkotika, perpajakan, penipuan atau kejahatan finansial, TPPO, atau judi online.

PPATK juga berupaya untuk berfokus pada Green Financial Crimes, seperti kejahatan di bidang pertambangan, kehutanan, perdagangan satwa liar atau terlindungi, dan kejahatan sumber daya alam lainnya termasuk dalam bidang lingkungan hidup.

Di satu sisi, masyarakat dapat melihat dampak secara langsung dari kinerja PPATK dibidang judi online, dimana dana perputarannya turun dari Rp. 359 Triliun di tahun 2024 menjadi Rp. 155 Triliun di tahun 2025. Data ini menunjukkan fokus area PPATK yang signifikan dalam memantau dan mencegah judi online. 

Alhasil kerja PPATK bersama lembaga terkait seperti Kominfo, Polri, dan lembaga lainnya berhasil menurunkan angka judi online. Di sisi lain, data hasil temuan fokus area PPATK tersebut ternyata masih belum dapat berkontribusi langsung dengan menurunnya angka kejahatan tertentu.

 Masih maraknya tindak pidana korupsi, Narkotika, perpajakan, dan penipuan finansial menjadi data pembanding yang tidak searah dengan upaya PPATK. 

Tentu masih banyak faktor seperti keseriusan aparat, kesadaran masyarakat, atau tingkat kemampuan dalam pencegahan kejahatan yang turut mempengaruhi ketidakberhasilan dalam menurunkan angka kejahatan tersebut. 

Namun setidaknya, PPATK mampu menyajikan data dan memberi tahu pada publik bahwa kejahatan tersebut masih ada dan cukup besar atau sistemik.

Progresivitas Fungsi Data Intelijen Keuangan

Lebih jauh lagi, selain berfungsi sebagai data penting untuk penelusuran aset tindak pidana, hasil temuan PPATK dapat berfungsi sebagai pendukung dalam kebijakan penegakan hukum.

Jika kita menganalisa data terkait kinerja PPATK secara mendasar, kita juga bisa melihat berbagai hal yang tersirat, seperti terkait optimalisasi upaya negara dalam mendeteksi potensi tindak pidana, termasuk tindak pidana yang terorganisasi dan bersifat lintas batas, adaptasi penggunaan teknologi keuangan yang modern dan canggih dalam sebuah kultur jaringan kejahatan, hingga membaca arah dan tujuan kejahatan secara lebih luas dan mendalam, khususnya menarik pelaku utama atau aktor intelektual. 

Data intelijen keuangan di berbagai negara menjadi salah satu kunci penting tidak hanya untuk pengungkapan sebuah kejahatan namun menjadi cara untuk membaca tren kejahatan modern.

Hal ini yang sebenarnya menjadi harapan bagi negara untuk pemanfaatan data intelijen keuangan maupun intelijen penegakan hukum. 

Pemanfaatannya boleh dibilang masih kurang optimal, sehingga meskipun data yang disajikan banyak, belum tentu sumber dayanya cukup memadai untuk eksekusinya. 

Boleh jadi sumber dayanya tidak cukup cepat untuk merespon dan segera “menindak” dan tertinggal di belakang si pelaku kejahatan.