Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan

Beberapa waktu lalu, Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK merilis hasil kinerja kelembagaan PPATK di tahun 2025 yang menunjukkan data terkait dengan hasil analisis, pemeriksaan, atau temuan PPATK dalam perannya sebagai intelijen keuangan di bidang anti pencucian uang hasil kejahatan.

 Prestasi ini dikemukakan PPATK dengan menyajikan data produk intelijen hasil temuan PPATK yang antara lain berupa 994 Hasil Analisis, 17 Hasil Pemeriksaan, dan Informasi sejumlah 529. 

Data ini dilengkapi pula dengan total perputaran dana sejumlah kira-kira Rp. 2.085,48 Triliun, angka yang naik sekitar 42,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari perputaran dana hasil temuan PPATK.

Namun begitu, sepertinya temuan hasil produk laporannya memang turun 48,55 persen dari hasil produk intelijen PPATK yang sejumlah 2594 di tahun 2024. Keberhasilan PPATK masih mengandung beberapa tantangan di kedepannya.

Sejumlah fitur di tahun 2025 lalu memang menghiasi kerja PPATK. Di tengah isu dan fenomena di bidang keuangan global, dari perang tarif, volatilitas pasar keuangan atau pasar modal, hingga sejumlah fenomena hukum dan ekonomi di sejumlah negara dan daerah, PPATK setidaknya tetap berkomitmen tinggi dalam kinerja.

Misalnya PPATK telah berhasil menorehkan peningkatan angka kesadaran kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor.

 Terlihat adanya 43.723.386 laporan keuangan yang masuk atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 35.650.984 laporan.

 Hasil tersebut juga mencerminkan beberapa hal terkait laporan transaksi keuangan, antara lain kenaikan hasil laporan transaksi keuangan mencurigakan yang mencapai 183.281 laporan (naik 2,7 persen di tahun 2024) dan fitur laporan lainnya seperti laporan transaksi tunai dan transfer dana luar negeri. 

Rincian laporan keuangan di rilis oleh PPATK untuk menjadi pertanggungjawaban terhadap publik tentang kinerja pemerintah dalam meningkatkan efektivitas rezim anti pencucian uang. 

PPATK menjadi salah satu instansi terdepan dalam pendeteksian kejahatan yang menggunakan analisa transaksi keuangan sebagai salah satu pendukung besar sistem penegakan hukum. 

PPATK masih memberikan kesan bahwa harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum masih cukup tinggi di tengah menurunnya angka kepercayaan masyarakat atau kredibilitas sistem penegakan hukum.

Komisi III DPR dalam fungsi pengawasannya mengadakan evaluasi rutin kepada PPATK dan dari laporannya, Komisi III menilai bahwa kerja PPATK dari tahun ke tahun memang cenderung meningkat. Data hasil analisis dan produk PPATK dilaporkan dengan tren peningkatan dan bahkan menjadi salah satu data atau bahan utama pendukung penyidikan di berbagai perkara tindak pidana.

Namun meskipun terus memberikan laporan hasil analisa, PPATK juga melaporkan kepada Komisi III DPR bahwa tindak lanjut oleh penegak hukum justru cenderung rendah.