Ketika dana publik yang seharusnya mengalir lancar untuk memberi makan anak-anak justru tersumbat di tangan perantara yang tidak akuntabel, maka integritas seluruh program ini sedang dipertaruhkan. 

Jika kita membiarkan sistem ini terus berjalan, MBG tidak akan menjadi program pemberdayaan, melainkan sekadar proyek "bagi-bagi jatah" yang hanya memperkaya mereka yang pandai bermain di belakang layar.

Taruhan Nyawa: Ketika Higiene Dikalahkan oleh Efisiensi

Masalah tata kelola ini berujung pada ancaman yang sangat nyata bagi kesehatan anak-anak kita. 

Kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di Sleman, Lebong, hingga Majene sepanjang tahun lalu adalah alarm keras yang tak boleh diabaikan. 

Ada ketidaksinkronan yang fatal ketika kita memaksakan penyiapan makanan dalam skala industri melalui vendor katering luar yang jauh dari sekolah.

Dalam logika bisnis vendor besar, sering kali aspek higiene sanitasi harus mengalah pada hitung-hitungan efisiensi biaya produksi.

Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan angka korban keracunan yang sangat mencemaskan, mencapai lebih dari 21.254 orang secara kumulatif hingga awal tahun 2026. 

Hal ini terjadi karena banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola pihak ketiga beroperasi tanpa pengawasan ketat dan bahkan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang memadai. 

Ketika makanan diproduksi secara massal oleh petugas yang kelelahan dan didistribusikan melalui rantai pasok yang panjang, risiko kontaminasi menjadi tak terelakkan. Inilah risiko sistemik yang muncul saat kita meminggirkan komunitas desa dan sekolah dari proses pengawasan mandiri.

Seharusnya, pengawasan gizi bukan hanya soal audit administratif, melainkan soal keterlibatan sosial orang tua dan warga desa yang punya kepentingan langsung terhadap keselamatan anak-anak mereka.

Swastanisasi Pangan dan Bocornya Ekonomi Desa

Dari perspektif ekonomi makro, model pengelolaan oleh vendor luar memicu apa yang disebut sebagai kebocoran ekonomi desa secara masif (economic leakage).

Dana triliunan rupiah yang seharusnya menjadi stimulan bagi ekonomi pedesaan justru "terbang" kembali ke perusahaan-perusahaan besar di perkotaan. 

Padahal, program ini seharusnya menjadi pengejawantahan filosofi Home-Grown School Feeding (HGSF), di mana piring makan siswa tersambung langsung dengan lahan pertanian di sekitarnya.

Laporan dari CELIOS memberikan peringatan yang lebih gelap, ada potensi hilangnya pekerjaan bagi sekitar 1,94 juta pekerja sektor pangan lokal jika program ini terus didominasi oleh jejaring pemasok besar.

Kita menghadapi ironi di mana subsidi negara justru memperkuat dominasi korporasi, sementara petani kecil tetap terjebak dalam ketidakpastian pasar.