Potret empirik tentang bagaimana kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Berdasarkan data Indonesia Drug Report 2025, ada 358 petani lokal yang diberdayakan pada kawasan kultivasi ganja dengan cakupan lahan lebih dari 180 hektar.

Pemerintah Indonesia melalui K/L terkait seperti Polri, Kementerian Imipas, Kementerian Perhubungan, BNN, BIN, dan K/L lainnya perlu merapatkan barisan. 

Kuasa negara melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara paripurna oleh lembaga-lembaga negara terkait merupakan kunci untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Jika instansi-instansi terkait lemah dalam menjalankan tugasnya, kuasa kejahatan yang akan berbicara dan mendominasi. Jalur-jalur masuk ke wilayah nasional baik darat, laut, maupun udara perlu lebih diperketat dengan sistem pengawasan berbasis teknologi tinggi dan deployment personel dengan jumlah yang memadai.

Pertukaran informasi intelijen dengan negara sahabat mutlak dilakukan mengingat cara kerja narkoba yang bergerak di dimensi antarnegara. Dan, yang tak kalah penting adalah sterilisasi aparat penegak hukum agar menjalankan tugasnya secara berintegritas, jauh dari praktik korupsi dan kolusi dengan para pelaku kejahatan.

Dalam konteks strategi jangka panjang, upaya konsisten dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan kunci utama agar Indonesia tidak terjerumus seperti Meksiko karena tingginya angka kemiskinan di sana. Semoga.