PROFIL PENULIS

Azis Subekti

Penulis adalah Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Legislator Fraksi Gerindra

Ada satu pelajaran tua yang selalu berulang dalam sejarah: perang tidak pernah benar-benar jauh.

Ia mungkin meletus ribuan kilometer dari rumah kita, tetapi gema dentumannya pelan-pelan sampai juga ke dapur rakyat.

Kadang ia tidak datang dalam bentuk bom. 

Ia hadir sebagai harga minyak yang melonjak, harga beras yang merangkak naik, atau angka subsidi negara yang tiba-tiba membengkak seperti bendungan yang menahan air terlalu lama.

Karena itu, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara pada 13 Maret 2026 sebaiknya tidak dibaca sebagai rutinitas birokrasi.

Ia lebih tepat dipahami sebagai ketukan halus pada kesadaran negara: bahwa dunia sedang bergerak menuju ketidakpastian, dan Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk berpura-pura berada di luar pusaran itu.

Di tengah ketegangan antara Iran vs  Israel-Amerika, perhatian dunia kembali tertuju pada satu garis sempit di peta: Selat Hormuz.

Selat itu hanya sekitar tiga puluh kilometer lebarnya pada bagian tersempit. Namun hampir seperlima minyak dunia melewati jalur tersebut setiap hari.

Tanker-tanker raksasa bergerak seperti karavan modern yang membawa darah bagi tubuh ekonomi global.

Jika jalur itu terganggu—oleh perang, blokade, atau sekadar ketegangan militer—yang bergetar bukan hanya Timur Tengah. Seluruh dunia ikut berguncang.

Indonesia memang bukan negara Teluk. Tetapi kita adalah negara yang bergantung pada impor energi. Itu berarti setiap gejolak di Hormuz hampir pasti menjalar sampai ke meja kerja para pengambil kebijakan di Jakarta.

Ketika harga minyak melonjak, negara dihadapkan pada pilihan yang sama-sama pahit: menaikkan harga energi di dalam negeri atau menambah beban subsidi dalam anggaran negara.

Di titik itulah contoh yang disinggung tentang Pakistan menjadi menarik.

Negara itu memilih langkah yang tidak populer: memangkas fasilitas pejabat, mengurangi penggunaan energi birokrasi, dan menahan belanja negara yang tidak penting.

Langkah seperti itu mungkin terlihat teknis. Tetapi sebenarnya ia memuat pesan yang sangat dalam: negara harus lebih dulu menahan diri sebelum meminta rakyat berkorban.