PROFIL PENULIS

Jannus TH Siahaan

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat Sosial Politik dan Peminat Kajian Geopoitik dan Geostrategi

PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO dengan retorika kedaulatan yang cukup tajam, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan lagi menjadi penonton dalam transisi energi global.

Targetnya tidak main-main, yakni pembangunan 100 gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam waktu tiga tahun dan peralihan total seluruh kendaraan di Indonesia ke tenaga listrik. 

Bagi pemerintah, ini adalah jalan pintas menuju efisiensi nasional, sebuah simulasi yang menjanjikan penghematan pengeluaran rumah tangga hingga 20 persen bagi pengguna motor listrik sekaligus memangkas beban impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini mencekik fiskal negara.

Langkah konkret dari visi besar tersebut segera terlihat pada peresmian fasilitas perakitan kendaraan listrik komersial PT VKTR di Magelang, Jawa Tengah, pada 9 April 2026.

Di sana, Prabowo kembali menekankan bahwa industrialisasi adalah kunci kemandirian. Fokus pada bus dan truk listrik dinilai sebagai strategi cerdas untuk melakukan dekarbonisasi transportasi publik secara masif, dengan target peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari 40 persen menjadi 80 persen secara bertahap. 

Narasi yang dibangun cukup konsisten, yakni memutus rantai ketergantungan pada fluktuasi harga minyak dunia melalui elektrifikasi yang ditenagai oleh matahari Indonesia sendiri.

Namun, rencana strategis pemerintah melalui peta jalan tiga tahap (2023-2030) menuntut konsistensi yang tidak murah. Saat ini, pangsa pasar kendaraan konvensional berbasis mesin pembakaran internal (ICE) memang mulai tergerus, turun dari 99 persen pada 2021 menjadi sekitar 82 persen pada pertengahan 2025.

Lonjakan penetrasi kendaraan listrik murni (BEV) yang hampir menyentuh angka 10 persen menunjukkan adanya pergeseran preferensi konsumen secara cukup signifikan.

Meski demikian, pertumbuhan ini masih sangat bergantung pada "oksigen" berupa insentif pajak yang agresif, seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 10 persen dan pembebasan pajak daerah (PKB/BBNKB) yang berlaku efektif sejak awal 2025.

Pertanyaan mendasarnya, apakah transisi ini benar-benar demi kemandirian bangsa atau sekadar memindahkan ketergantungan dari satu "tuan" ke "tuan" lainnya? Tantangan infrastruktur pengisian daya yang masih timpang, dengan lebih dari 70 persen SPKLU menumpuk di Pulau Jawa, serta ketiadaan standarisasi baterai, menciptakan ekosistem yang rapuh dan terfragmentasi.

Tanpa interoperabilitas baterai, konsumen akan terjebak dalam monopoli teknologi dari merek tertentu, sebuah kondisi yang justru bertentangan dengan prinsip efisiensi pasar yang sehat.

Di bawah permukaan narasi transportasi bersih, terdapat struktur ekonomi politik yang sangat pekat dengan aroma kepentingan elit. Hilirisasi nikel, yang digadang-gadang sebagai tulang punggung baterai dunia, faktanya dijalankan melalui praktik yang penuh kontradiksi ekologis. Indonesia memang menguasai lebih dari 20 persen cadangan nikel global, namun sebagian besar smelter pengolahannya justru digerakkan oleh PLTU Captive alias pembangkit listrik tenaga batubara mandiri.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 bahkan memberikan celah hukum bagi pembangunan PLTU baru selama itu mendukung proyek strategis nasional. Artinya, emisi yang coba dikurangi di jalan raya Jakarta sebenarnya sedang "dibuang" ke langit Sulawesi dan Maluku Utara, tempat smelter-smelter raksasa beroperasi dengan energi kotor.

Dengan kata lain, kebijakan kendaraan listrik ini menjadi ajang bagi para aktor yang terafiliasi dengan kekuasaan untuk mengamankan posisi dalam rantai pasok masa depan. Sejumlah nama besar dan korporasi yang memiliki kedekatan politik mengendalikan ekosistem ini dari hulu hingga hilir, mulai dari tambang nikel, pengolahan mineral, hingga manufaktur kendaraan dan penyediaan infrastruktur pengisian daya.

Fenomena state capture ini berisiko membuat kebijakan publik, termasuk subsidi kendaraan listrik, menjadi instrumen untuk mempertebal margin keuntungan kelompok tertentu ketimbang memberikan dampak manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Kritikan bahwa subsidi kendaraan listrik "salah sasaran" karena hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas dan produsen otomotif akan segera menemukan landasan yang kuat di sini.