Keadilan energi juga menjadi isu krusial. Sementara masyarakat perkotaan menikmati udara bersih dari kendaraan listrik, masyarakat di sekitar kawasan pertambangan nikel harus menanggung beban kerusakan lingkungan, pencemaran air bersih, hingga deforestasi masif.

Paradoks ini menunjukkan bahwa transisi energi di Indonesia belum sepenuhnya inklusif. Selain itu, ketergantungan grid nasional pada batubara, yang porsinya masih di kisaran 60 persen, membuat klaim "nol emisi" dari kendaraan listrik menjadi kurang valid secara saintifik.

Setiap kilowatt jam listrik yang digunakan untuk mengisi daya EV saat ini masih mengandung jejak karbon yang signifikan dari pembakaran fosil di PLTU.

Target ambisius 100 GW tenaga surya dalam tiga tahun juga membawa tantangan geopolitik yang sangat serius. Saat ini, Tiongkok mendominasi hampir seluruh rantai pasok global untuk panel surya dan barang modal energi terbarukan. Program akselerasi ekstrem yang dicanangkan pemerintah berisiko mengubah Indonesia hanya sebagai pasar penampung teknologi Tiongkok ketimbang menjadi pemain industri yang berdaulat.

Data-data yang ada menunjukkan bahwa Indonesia sangat bergantung pada impor peralatan dan modal dari negara tirai bambu untuk mengejar target waktu yang kurang realistis secara teknokratis.

Ketergantungan ini tidak hanya terbatas pada sektor hulu energi, tetapi juga merambah ke hilir otomotif. Dominasi merek-merek Tiongkok seperti BYD, Wuling, dan Chery di pasar EV nasional telah menantang hegemoni lama pabrikan Jepang.

Melalui dukungan fiskal yang masif dari pemerintah pusatnya selama satu dekade terakhir, perusahaan-perusahaan Tiongkok ini memiliki efisiensi biaya yang sulit ditandingi oleh industri domestik Indonesia yang baru merangkak. Jika persyaratan TKDN tidak diawasi dengan integritas tinggi, Indonesia hanya akan mendapatkan nilai tambah dari proses perakitan akhir, sementara keuntungan teknologi dan margin keuntungan terbesar tetap mengalir ke Beijing.

Lebih lanjut, penggunaan Koperasi Merah Putih sebagai operator utama PLTS skala desa di 80.000 titik merupakan sebuah eksperimen sosial-ekonomi yang sangat berisiko. Koperasi-koperasi yang baru dibentuk ini dibebani mandat untuk mengelola aset teknologi tinggi tanpa pengalaman manajerial dan teknis yang memadai.

Tanpa arsitektur eksekusi yang transparan, proyek senilai US$ 100 miliar ini rentan menjadi "ladang ranjau" korupsi dan mark-up pengadaan komponen berkualitas rendah. Ambisi besar yang tidak dibarengi dengan kesiapan sistem fundamental hanya akan berujung pada kegagalan proyek yang membebani keuangan negara melalui pinjaman perbankan yang dijaminkan oleh dana desa.

Masa depan adopsi kendaraan listrik di Indonesia kini berada di bibir "tebing kebijakan" (policy cliff) yang cukup mengkhawatirkan. Hingga akhir 2025, pasar masih dibuai oleh pembebasan bea masuk impor dan PPN DTP.

Namun, pemerintah telah memberikan sinyal kuat bahwa insentif untuk unit impor utuh (CBU) tidak akan diperpanjang mulai Januari 2026 untuk memaksa produksi lokal. Masalahnya, jika industri komponen domestik belum siap menyuplai baterai dan suku cadang utama, harga jual kendaraan listrik diprediksi akan melonjak hingga 70 persen akibat normalisasi beban pajak.

Kenaikan harga yang drastis ini dipastikan akan memukul minat beli masyarakat yang saat ini sudah mulai skeptis terhadap nilai jual kembali (resale value) EV bekas yang anjlok 40-50 persen hanya dalam dua tahun pemakaian.

Krisis kepercayaan di pasar sekunder ini adalah alarm bagi perusahaan pembiayaan dan leasing. Karena depresiasi harga yang tidak terukur dan ketidakpastian biaya penggantian baterai yang bisa mencapai Rp 100 juta, banyak lembaga keuangan mulai membatasi kredit untuk kendaraan listrik bekas. Tanpa dukungan pasar bekas yang likuid, siklus adopsi kendaraan baru akan terhambat secara struktural.

Konsumen rasional akan berpikir dua kali untuk membeli EV jika nilai asetnya menguap hampir separuhnya dalam waktu singkat, sementara teknologi baru yang lebih murah dan efisien terus bermunculan dari pabrikan Tiongkok.

Jika pemerintah tidak memberikan kepastian regulasi jangka panjang pasca-2025, proyeksi adopsi kendaraan listrik Indonesia dalam tiga tahun ke depan akan sangat suram. Dalam skenario tanpa dukungan berkelanjutan, impian menjadi hub otomotif listrik ASEAN akan layu sebelum berkembang, dan Indonesia akan kembali terjebak dalam jebakan subsidi BBM yang semakin membengkak.