Sebaliknya, jika pemerintah mampu melakukan reformasi grid PLN untuk menyerap energi bersih secara masif serta menjamin transparansi dalam rantai pasok nikel dan komponen, potensi penghematan devisa dan pengurangan emisi hingga 85 persen bukanlah hal yang mustahil.

Kesimpulannya, transisi menuju kendaraan listrik di Indonesia saat ini lebih menyerupai sebuah pertaruhan politik besar ketimbang sebuah perencanaan kebijakan yang matang secara teknokratis. 

Ambisi kedaulatan energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto memerlukan lebih dari sekadar peresmian pabrik atau pidato di luar negeri.

Diperlukan keberanian untuk memutus tali pusar antara industri hijau dengan pembangkit batubara, transparansi dalam mencegah state capture oleh elit politik, serta kecerdasan dalam menavigasi dominasi teknologi Tiongkok. 

Tanpa langkah korektif yang tajam, elektrifikasi transportasi hanya akan menjadi proyek mercusuar yang memindahkan beban fiskal dan lingkungan, namun gagal memberikan kedaulatan energi kepada rakyat Indonesia.