Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia meminta Australia bijaksana dan berhati-hati dalam menerapkan kebijakan terkait komoditas asal Indonesia. Aturan yang dimaksud yaitu penerapan kemasan polos (plain packaging) untuk seluruh produk tembakau.
Iman Pambagyo, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), menegaskan Australia tidak bisa sembarangan menerapkan kebijakan. Apalagi jika kebijakan tersebut tidak melewati pembuktian ilmiah.
"Kalau tidak ada kejelasan secara ilmiah maka jangan sampai diterapkan, karena bisa berimbas pada komoditas yang lain milik kita," katanya, saat menjadi pembicara dalam acara Seminar “Peran Pemerintah Indonesia untuk Melindungi dan Meningkatkan Komoditas Agrikultur Unggulan Dalam Negeri” yang diselenggarakan Forum Wartawan Industri (Forwin), di Jakarta, kemarin.
Iman menuturkan, bisa saja Pemerintah Indonesia memberlakukan aturan kemasan polos atau plain packaging untuk produk minuman beralkohol jenis wine asal Australia. Hal itu seperti yang pernah dilontarkan mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.
"Sebenarnya kami juga bisa melakukan hal itu (penerapan kemasan polos untuk wine Australia,red)," tuturnya.
Iman mengungkapkan, kebijakan yang digagas Gita Wirjawan sudah benar, sebab wine adalah produk alkohol yang memabukkan. "Soal wine pertimbangannya moral."
Seperti diberitakan sebelumnya, Gita Wirjawan mengusulkan agar negara-negara produsen tembakau juga memberlakukan aturan kemasan polos atau plain packaging untuk produk minuman beralkohol jenis wine asal Australia.
Aturan tersebut dimaksudkan untuk "membalas" aturan plain packaging untuk produk rokok dan tembakau yang diterapkan pemerintah Australia sejak Desember 2012 lalu.
Seperti diketahui Pemerintah Australia berusaha membatasi penjualan rokok dan produk tembakau di negaranya dengan menerbitkan aturan the Tobacco Plain Packaging Act pada tahun 2011, dimana mereka tercatat sebagai negara pertama yang memberlakukan aturan tersebut.
Dalam peraturan tersebut seluruh rokok dan produk tembakau yang diproduksi sejak Oktober 2012 dan dipasarkan sejak 1 Desember 2012 wajib dikemas dalam kemasan polos tanpa mencantumkan warna, gambar, logo dan slogan produk.
Celakanya, aturan Plain Packaging yang digagas oleh Australia tersebut kini mulai diikuti oleh negara tetangga mereka, Selandia Baru yang juga akan menerapkan aturan serupa.
Menanggapi hal itu, Gita yang saat menjabat Menteri Perdagangan telah berupaya menempuh jalur diplomasi dalam melawan aturan tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), menyarankan agar negara-negara yang dirugikan dengan Plain Packaging juga melakukan hal yang sama untuk produk minuman beralkohol jenis wine yang selama ini menjadi komoditas ekspor andalan Australia.
"Kalau rokok kita yang diekspor ke sana tidak boleh ada mereknya, wine mereka yang dijual di sini juga tidak boleh ada mereknya juga dong," kata Gita.
Menurut Gita, pemberlakuan aturan Plain Packaging yang dilakukan oleh Australia tersebut sarat dengan muatan politis.
"Muatan politiknya tinggi datang dari perlemennya, itu sudah diakui oleh Mendag mereka saat bertemu saya. Kita sendiri juga sudah ajukan keberatan ke WTO," ungkap Gita.
Munculnya aturan Plain Packaging yang diterapkan Australia dan bakal diikuti oleh Selandia Baru memang langsung mengundang reaksi keras dari sejumlah negara produsen tembakau termasuk Indonesia. Terlebih lagi aturan tersebut dinilai telah melanggar ketentuan Intellectual Property Rights (IPR) mengenai merek.