Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Bank Tabungan Negara (BTN)
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pemerintah melalui Bank Tabungan Negara (BTN) memberikan fasilitas pelayanan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) sebanyak 5000 unit untuk TKI yang bekerja di Korea Selatan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, pemberian bantuan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) didasari oleh motivasi TKI yang bekerja untuk memiliki rumah sendiri.
"Untuk mempermudah cita-cita TKI tersebut, BNP2TKI menggandeng Bank BTN yang memiliki spesialisasi dan spesifikasi pembiayaan perumahan. Disamping itu kebetulan pemerintah mempunyai program yang namanya sejuta rumah, dimana bank yang ditunjuk untuk menjadi implementator akan membuat program sejuta rumah itu BTN. Nah karena itu kami menggandeng BTN untuk mensukseskan pelayanan kredit perumahan kepada TKI," ujar Nusron Wahid, di Jakarta, Senin (31/8/2015).
Nusron membeberkan itu berdasarkan hasil kunjungannya mendampingi Wakil Presdien Jusuf Kalla ke Korea Selatan pekan lalu.
Menurut Nusron, program tersebut telah diluncurkan Sabtu (29/08) di gedung KBRI Seoul, Korea Selatan. Dalam acara tersebut Dirut BTN Maryono menyerahkan secara simbolis ijin persetujuan prinsip kredit non subsidi kepada dua orang perwakilan TKI yang bekerja di Seoul.
Penyerahan ijin persetujuan prinsip kredit tersebut disaksikan langsung oleh Wapres JK. Seoul menjadi pilot project BTN untuk mengucurkan KPR tahap pertama bagi para TKI untuk program 5000 rumah ditahun 2015.
Setelah Seoul, secara berturut-turut BTN akan memberikan fasilitas KPR kepada TKI yang bekerja di Hongkong, Taiwan, Jepang dan Singapura. Dengan program ini diharapkan TKI dapat mewujudkan rumah idaman dari hasil kerja kerasnya di negara tetangga.
Menurut Nusron, berdasarkan catatan yang dikirim ke Indonesia atau remitensi TKI, hanya sekitar 20%-25% dari total pendapatan pribadi para TKI yang dikirimkan kepada keluarganya.
"Ini berarti 75%-85% gaji mereka itu habis digunakan konsumsi di negara setempat," ujarnya.
"Nah (pemborosan) ini menjadi tidak baik. Karena itu supaya tidak konsumtif kita larikan, kita kasih stimulasi dan rangsangan-rangsangan supaya tergerak program seperti perumahan ini," tambahnya.
Dengan program KPR tersebut, Nusron optimis banyak TKI yang akan mengambil kredit untuk membangun perumahan di tanah air. Para TKI yang telah mendapatkan ijin prinsip, dapat segera memiliki rumah di daerah yang diinginkan di Indonesia dan bisa segera ditempati oleh keluarganya.
Sementara itu Dirut BTN Maryono mengatakan, program 5000 rumah rumah untuk TKI ada yang memiliki kategori subsidi dan non subsidi. Menurut dia, untuk KPR bersubsidi BTN memberikan beban bunga sebesa 5% dengan uang muka 1% dari harga rumah.
Untuk plafon subsidi BTN memberikan harga rumah landed maksimal sebesar Rp120 juta. Sedangkan rumah apartemen atau rusunawa maksimal sebesar Rp350 juta dengan cicilan bunga tetap sebesar 5%.
"Nah teknisnya, karena ini TKI dan TKI ini adalah juga pulang untuk mendapatkan rumah, makanya kita lihat kalau memang kemampuannya itu adalah untuk non subsidi jadi kita kasih KPR non subsidi. Tapi kalau kemampuannya untuk KPR non subsidi bisa kita berikan fasilitas KPR subsidi," jelas Maryono.
Masa cicilan KPR menurutnya tetap diberlakukan maksimal selama 20 tahun. Persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan rumah KPR tersebut hanya berupa surat kontrak kerja TKI yang mayoritas berlaku selama lima tahun.
Bila dalam masa cicilan KPR kontrak kerja berakhir, maka TKI diberikan kesempatan untuk memperpanjang kontrak. Proses pendaftaran KPR hingga mendapatkan persetujuan prinsip menurut Maryono hanya membutuhkan waktu dua hari.
Untuk mensukseskan program KPR bagi para TKI ini, Bank BTN akan menarik para TKI di Seoul sebagai agen pemasaran. Hal ini dilakukan untuk mempermudah BTN melakukan sosialisasi KPR untuk para TKI.
"Hal itu karena kita tidak bisa bertemu calon pembeli satu persatu. Agen marketing itu dipakai untuk para TKI yang ingin membeli rumah di Indonesia dan juga kita gunakan untuk melakukan penagihan apabila mereka lupa mentrasfer dan sebagainya," jelasnya.
Untuk memudahkan teknis pembayaran cicilan, Bank BTN akan membuka rekening para TKI yang sudah mendapatkan ijin prinsip untuk melakukan pembayaran setiap bulan. Selain melalui Bank BTN, pembayaran cicilan juga dapat dilakukan melalui kantor pos.
"Karena BTN sudah bekerjasama dengan kantor pos sebanyak 4000 outlet dan online. Sedangkan pemasaran saat ini sudah dilakukan melalui agen marketing yang sudah kita tunjuk ada enam orang," ujarnya.