Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai telah menunjukkan bahwa dia mampu untuk menerjemahkan kinerja sesuai UUD 45 Pasal 33 yang mengatur tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan SDA, dan prinsip perekonomian nasional.
Artinya, sebagai menteri dia menghadirkan negara melalui BUMN yang aktif di dalam pembangunan.
"Selain itu, misi Rini dalam mengelola BUMN juga menjadi bukti dia mampu menerjemahkan Nawacita Presiden Jokowi yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur," kata pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fachri Ali, Senin (19/10/2015).
Menurut Fachri, salah satu yang paling mencolok dalam pembangunan infrastruktur adalah proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.
Proyek itu, kata dia, jelas mensinergikan BUMN bukan hanya antar BUMN Indonesia, tetapi juga BUMN Cina, karena konsorsium itu berlangsung sinergi antara Indonesia dan Cina.
"Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah Rini sebagai Menteri BUMN, negara hadir dengan lebih "kereng", lebih jelas, bahwa BUMN itu ada misi, bukan sekadar misi ekonomi pasar, tetapi konstitusional. Itu yang saya lihat," ujarnya
Kemudian, kata dia, tentang Penyertaan Modal Negara ke BUMN. Hal itu diusahakan betul oleh Rini, dalam rangka penguatan BUMN sebagai bentuk nyata mewujudkan Nawacita.
"Presiden Jokowi kan Nawacita-nya pembangunan infrastruktur, nah lalu kemudian diusulkan agar Bank Mandiri dapatkan PMN, dan maksudnya tentu saja agar bank mandiri bisa ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur. Bank Mandiri itu memang untung, tetapi ketersediaan kapital mandiri tidak memadai untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Menurut Fachri, kalau BUMN seperti Bank Mandiri tetap melakukan support atas pembangunan infrastruktur tetapi tanpa adanya PMN, tentu akan menjadi ilusi.
"Maka dari itu harus dibantu oleh APBN menalui PMN. Kemudian Rini mendorong Mandiri sebagai BUMN ikut membiayai infrastruktur," tukasnya.
Hal itu menurut Fachri sangat penting karena selama ini pembangunan infrastruktur adalah satu hal yang sangat dihindari oleh perusahaan swasta. Sebab, pembangunan infrastrukutur itu tidak membuahkan penghasilan atau keuntungan yang cepat.
"Misalkan pembangunan pelabuhan, bandara dll. Itu keuntungannya jangka panjang. Karena keuntungannya butuh jangka panjang dan swasta biasanya menghindari. Itulah yang kemudian mendorong BUMN harus masuk. Itu yang saya lihat dilakukan oleh Rini sebagai terobosan dalam mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi, yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program unnggulan," bebernya.
Kalau kemudian selama satu tahun ini kinerja Rini mendapatkan sorotan dari politisi, dia menilai bisa jadi memang hanya soal faktor kacamata saja. Bukan soal bahwa kinerja Rini sebagai menteri tidak performance. Sebab secara kinerja kalau dilihat dari kacamata profesional tentu sejauh ini sudah cukup bagus.
"Secara profesional, apa yang sudah dilakukan Rini menurut saya patut diapresiasi," ujarnya.