Ini Catatan Khusus dari DPR terhadap Kinerja Kementerian Pertanian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar Ichsan Firdaus mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian perlu melakukan evaluasi serius terkait implementasi kebijakan yang diambil.

Mulai dari kebijakan cetak sawah hingga program intensifikasi seperti pupuk, benih serta peningkatan kesejahteraan petani belum berjalan dengan optimal.

Terkait dengan program cetak sawah, pihaknya mengaku memang sengaja melakukan pemotongan anggaran yang cukup besar terhadap program ini. Alasanya, Dewan melihat terdapat masalah terkait implementasi program cetak sawah.

Baca: Jelang Akhir Pekan, Emas Antam Naik Rp 4.000

“Sering kali, kita mendengar cetak sawah itu tidak ada irigasinya. Semestinya irigasinya itu bukan hanya kewenangan Kementan, ada juga di Pekerjaan Umum (PU). Makanya, saya mendesak Kementan segera berkoordinasi,” katanya melalui keterangan, Kamis (22/2).

Tak hanya itu saja, Ichasn meminta, Kementan tidak mengumbar sensasi dengan menyebutkan Indonesia mengalami surplus beras. Sebab, faktanya, tiap tahun pemerintah melakukan impor beras.

“Artinya kalau kemudian, kalau memang produksi beras kita surplus semestinya tidak impor. Mestinya harga beras tidak naik,” ungkapnya.
Menurutnya, impor beras yang dilakukan oleh pemerintah ini lantaran data yang dimiliki Kementan terlihat simpang siur. Tak hanya masalah produksi saja, melainkan data luas tanam.

Senada, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yeni Sucipto menuturkan, evaluasi komprehensif terhadap anggaran dan hasil (output) kinerja Kementerian Pertanian perlu dilakukan guna menghindari terjadinya pemborosan anggaran.

Untuk diketahui, di tahun 2015, Kementerian Pertanian mengalokasikan Rp16,86 triliun untuk berbagai program kedaulatan pangan. Di tahun tersebut sendiri, alokasi dari APBN untuk keseluruhan kegiatan Kementerian Pertanian mencapai Rp32,80 triliun.

Selama tiga tahun terakhir ini dana untuk Kementerian Pertanian memang tidak bisa dibilang kecil. Total dari 2015—2017, dana sebesar Rp84,58 triliun telah digelontorkan pemerintah ke kementerian tersebut untuk operasional dan berbagai program. Di 2018, APBN pun mengucurkan dana ke Kementerian Pertanian sebesar Rp22,6 triliun.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: DPR beri catatan terhadap kinerja Kementerian Pertanian