Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) mendorong pemerintah harus lebih selektif terhadap investasi asing yang masuk ke Indonesia. Evaluasi penting dilakukan untuk melihat sejauh mana investasi yang sudah masuk ke Indonesia bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya.
Berdasarkan catatan INDEF, saat ini ada indikasi realisasi komitmen investasi China mulai bermasalah di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Pakistan, Sri Langka, Vietnam, dan Mesir sebagaimana dilaporkan media-media internasional.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, investasi China di Indonesia misalnya juga patut disoroti.
Baca: Nella Kharisma Meriahkan Jambore Elf Mania Cinta Indonesia Malam Ini di De Tjolomadoe
“Kita melihat juga searang banyak investasi dari China bukan hanya properti, tetapi infrastruktur ini kan cukup besar, tapi banyak yang tidak linear,” ungkap Bhima kepada Tribunnews.com, kemarin.
Baca: Reog Ponorogo Hebohkan Jambore Perdana Elf Mania Cinta Indonesia di De Tjolomadoe, Solo
Saat ini, investasi Negeri Tirai Bambu itu tercatat di sejumlah proyek infrastruktur strategis dan sektor penguatan Industri di Indonesia seperti Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dimotori oleh dua perusahaan Tiongkok yaitu China Railway Group Limited dan China Development Bank terkendala pembebasan lahan dan pencairan dana proyek.
Selanjutnya, realisasi China yang berinvestasi di sektor pembangunan kawasan industri oleh China Fortune Land Development (CFLD) juga berjalan lamban karena terkendala pembebasan lahan.
Baca: Impor Jagung, Enggartiasto Salahkan Mentan: Yang Bilang Surplus Mentan, yang Minta Impor Mentan
Sejak awal masuk Indonesia di tahun 2016 lalu, CFLD saat ini telah mengakusisi lahan industri di Tangerang dan Karawang untuk dikembangkan menjadi kota industri terintegrasi. Namun, sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) menunjukkan, sejak 2011 China berkomitmen investasi sebesar 53 milliar dolar AS, namun realisasinya baru mencapai sekitar 9 miliar dolar AS atau baru sekitar 16,9 persen.
Tentunya, lambatnya realisasi komitmen investasi akan berpengaruh pada rencana pembangunan nasional.
Executive Director Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, kepada Tribunnews.com, Senin (13/11/2018) menyampaikan, tersendatnya pembebasan lahan CFLD adalah masalah internal.
Ia menilai, BKPM belum harus merevisi investasi CFLD di Indonesia, karena saat ini, situasi pasar di dalam negeri dinilai belum cukup kondusif. Sehingga, membuat investor cenderung wait and see untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Kalau kita lihat itu belum sampai pada tingkat kegagalan, masih wajar, memang ada masalah market di Indonesia yang saat ini sedang terganggu juga sebetulnya,” ujarnya.