Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Pemerintah telah menetapkan lima kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) atau Bali Baru dengan status super prioritas.
Kelima destinasi wisata Super Prioritas tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado-Bitung-Likupang.
Meski sempat terkendala pengadaan lahan, terutama Danau Toba, dan Borobudur, yang memerlukan lahan luas guna mendukung infrastruktur khusus akses jalan menuju Bandara Internasional, namun secara umum perkembangannya cukup positif, dan akan segera dilakukan ground breaking.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Bali Baru Kementerian Pariwisata dan Ketua Kelompok Kerja Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Hiramsyah Sambudhy Thaib menjelaskan, perkembangannya positif dan sesuai target yang telah ditetapkan.
"Danau Toba akan ground breaking 10 Oktober ini," sebut Hiramsyah kepada Kompas.com, Minggu (27/9/2019).
Baca: Sales Motor Dianiaya Hingga Tewas karena Tak Bisa Menunjukkan Alamat Perempuan Bernama Ayu
Baca: Live Streaming TV Online Indosiar Bali United vs Kalteng Putra Liga 1 2019, Akses di Sini
Baca: 3 Member Apink Kalap Habiskan Lebih dari 5 Menu Makanan Begitu Mendarat di Jakarta
Hingga September 2019, lanjut Hiramsyah, terdapat tujuh investor atau Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berinvetasi di Danau Toba.
PMA tersebut berasal dari berbagai negara di Asia, terutama China, Jepang, dan Korea Selatan.
Total nilai investasi dari ketujuh PMDN dan PMA yang masuk tersebut sebesar Rp 6,1 triliun dengan fokus pengembangan pada fasilitas akomodasi atau hotel.
"Masuknya mereka mendorong kami untuk mempercepat pembangunan destinasi wisata super prioritas Danau Toba," imbuh Hiramsyah.
Sementara groundbreaking untuk destinasi lainnya seperti Borobudur akan dilakukan pada akhir tahun, dan yang lainnya yakni Lombok, Labuan Bajo, dan Manado-Bitung-Likupang pada kuartal I-2020.
Percepatan pembangunan lima destinasi wisata super prioritas ini juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui kucuran anggaran senilai Rp 7,1 triliun pada tahun depan.
Anggaran tersebut melonjak signifikan bila dibandingkan tahun 2019 ini yang hanya sebesar Rp 1,7 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran fantastis dikucurkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas, sumber daya air, perumahan dan pemukiman.
"Sektor pariwisata adalah sektor unggulan yang harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur," kata Basuki.