Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat dari Pusat Studi BUMN Universitas Hasanudin (Unhas) Makasar, Mursalim Nohong menilai pengangkatan direksi dan komisaris BUMN di era kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir sudah tepat.
Menurutnya, langkah transformasi besar-besaran itu on the track.
“Transformasi besar-besaran pada perusahaan negara sehingga membutuhkan tenaga-tenaga yang profesional serta memiliki integritas. Saya kira salah satu lembaga yang dilirik memiliki integritas yang dianggap untuk itu saya kira adalah TNI dan Polri,” ujar Mursalim, Kamis (13/8/2020).
Baca: Komisi VI Sarankan BUMN Pariwisata Tidak Masuk ke Holding Aviasi
Baca: Bukan HOAX, Inilah Syarat Karyawan Non PNS dan BUMN Dapat Bantuan Rp 600 Ribu
Mursalim berpendapat selama ini persoalan rangkap jabatan yang selalu dilontarkan pihak lain itu tidak berdasar karena memang tidak ada aturan yang dilanggar.
“Kalau saya bukan persoalan melanggar atau tidak melanggar toh yang bisa membuktikan dia melanggar atau tidak itu adalah orang hukum, sekarang ini kan tidak ada juga yang memberikan teguran kalau dia (Erick Thohir) melanggar, hanya orang tertentu yang mengatakan begitu,” ujarnya..
Lanjut Mursalim, tidak sedikit pihak yang tidak senang dengan kebijakan Erick Thohir melakukan perbaikan ditubuh BUMN sebagai perekat bangsa.
Mursalim mengatakan konsep-konsep transformasi BUMN yang sedang dikerjakan oleh Menteri BUMN seharusnya didukung agar terimplementasi dengan sempurna.
Ia juga berharap agar dapat menghentikan polemik yang tidak memiliki manfaat ini dan memberikan kesempatan bagi Erick Thohir untuk membuktikan kinerjanya.
“Sebagai seorang akademisi saya melihat bahwa kita seharusnya dukung apa yang dilakukan oleh Erick Thohir, jangan kita belum apa-apa langsung diganggu, terus terang ini yang berkembang di media adalah menganggu, konsep-konsep yang mau diterapkan. Coba beri kesempatan pada Erick, saya kira kita percaya pada Erick, bahwa dia bisa kemudian bertanggungjawab terhadap kebijakan yang diambil,” urainya.
Sementara itu, Praktisi hukum, Ade Irfan Pulungan menyayangkan tudingan bahwa pemerintah tidak menjalankan aturan yang benar dalam menentukan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Penentuan direksi dan komisaris BUMN yang bersifat strategis saja yang harus melalui TPA. Sedangkan penentuan direksi dan komisaris berdasarkan talent pool juga merupakan mekanisme yang biasa dilakukan Kementerian BUMN untuk mencari dan menempatkan pengurus BUMN sesuai dengan keahlian dan atau talenta perusahaan,” urainya.
Ade menerangkan penempatan seseorang di BUMN dilakukan sesuai kapabilitas, profesionalitas, untuk mendukung bisnis di masa depan.