Baca tanpa iklan
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan, pemerintah harus lebih tegas terkait aturan tersebut.
Menurutnya, jangan sampai aturan justru dibuat namun tak memiliki tindakan yang tegas.
Terlebih, ancaman gelombang kedua bisa saja terjadi di momen mudik Lebaran tahun ini.
"Sebaiknya pemerintah harus tegas memberlakukan larangan mudik lebaran untuk mencegah penularan Covid-19 gelombang kedua," kata Agus Taufik saat dihubungi Tribunnews, Jumat (26/3/2021).
Agus juga menilai, jika aturan larangan mudik itu tak dibarengi dengan tindakan tegas hanya akan membuang-buang anggaran APBN.
Selain itu, ia mengatakan, bahwa vaksinasi yang dilakukan saat ini tidak menjamin seseorang yang akan mudik kebal akan virus Corona.
"Negara sia-sia buang APBN yang besar jika rakyat tidak patuh terhadap kerumunan sosial saat mudik," ucap Agus.
"Vaksin hanya meningkatkan kekebalan tubuh tetapi tidak mengurangi proses penularan Covid," tegasnya.
Pemerintah Larang Kegiatan Mudik karena Tingginya Angka Penularan Covid-19
Pemerintah menghapus kegiatan mudik pada tahun ini karena tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan peningkatan angka Covid-19 terjadi setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru.
"Tingginya angka penularan dan kematian, baik masyarakat maupun tenaga kesehatan akibat wabah covid-19 setelah beberapa hari libur panjang khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru," ucap Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/3/2021).
Baca juga: Mudik Lebaran 2021, KAI Masih Tunggu Kepastian dari Pemerintah
Selain itu, angka Bed Occupancy Rate akibat tingginya pasien Covid-19 juga menjadi penyebab ditiadakannya mudik pada tahun ini.
"Termasuk tingginya BOR rumah sakit. Sehingga diperlukan langkah-langkah tegas dalam mencegah hal tersebut terulang kembali," tutur Muhadjir.