Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menilai perusahaan-perusahaan BUMN infrastruktur tinggal menunggu waktu atau dalam keadaan sulit.
Solusinya, Dahlan menyarankan beberapa perusahaan pelat merah untuk menjual aset, di antaranya jalan tol untuk menutup kerugian yang semakin dalam.
"BUMN kelompok infrastruktur tinggal tunggu waktu. Sulit atau sulit sekali," tulis Dahlan mengutip blog pribadinya disway.id, Minggu (2/4/2021).
Baca juga: Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR di TW I Rp 81,4 Triliun
Berikut isi lengkap tulisan Dahlan Iskan terkait sulitnya kondisi BUMN infrastruktur:
Ini bisa dibilang mengejutkan, pun bisa dibilang tidak. Sudah agak lama para
pengamat ekonomi memprediksi: BUMN kelompok infrastruktur tinggal tunggu
waktu. Sulit atau sulit sekali.
Tapi kondisi sebenarnya memang masih harus menunggu terbitnya laporan
keuangan kinerja tahun 2020. Toh mereka pasti mengumumkannya kepada publik. Mereka perusahaan publik -ada keharusan untuk itu.
Yang ditunggu itu tiba. Selasa lalu. Hari itu terbit laporan keuangan mereka. Semuanya menjadi jelas. Waskita Karya misalnya, rugi tidak kepalang tanggung: sampai Rp 7 triliun.
Baca juga: Dahlan Iskan Khawatir Terkait Kemenangan Joe Biden di Pilpres AS 2020, Singgung soal Papua
Wijaya Karya tidak sampai rugi. Tapi labanya terjun bebas: dari Rp 2,2 triliun menjadi kurang dari Rp 200 miliar. PT PP turun dari Rp 800 miliar tinggal Rp 128 miliar.
Pun BUMN infrastruktur yang lain. Pekerjaan infrastruktur memang gegap gempita tahun-tahun terakhir. Tapi bisnis tetaplah bisnis: punya perilakunya sendiri. Dan perilaku itu bersumber dari satu napas: uang.
Pekerjaan jalan tol misalnya, memang luar biasa banyak. Mereka bisa memiliki sendiri tol itu atau hanya mengerjakan milik orang lain.
Sebagian BUMN infrastruktur ngeri dengan besarnya modal yang harus disiapkan. Mereka memilih jadi kontraktor saja. Tapi ada BUMN yang ambisius sekali: memilikitol itu sekaligus mengerjakannya. Uang bisa dicari, kata mereka.
Tapi sekuat-kuat pengusaha infrastruktur, kelas Indonesia, tetap saja harus mengandalkan sumber dana dari pihak ketiga: bank dan obligasi. Atau right issue di pasar modal.
Tapi sekuat-kuat bank ia harus tunduk pada peraturan di bidang perbankan: ada batas dalam jumlah pemberian kredit pada satu grup perusahaan –one obligor.