Baca tanpa iklan
Saat ini Indonesia memegang komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2030 sebesar 29 persen, sesuai dengan Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Pemerintah melalui Kementerian ESDM serta didukung berbagai pihak termasuk BPPT tengah fokus untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Namun hingga saat ini Indonesia masih bergantung pada energi fosil, padahal kebutuhan energi di negara ini terus mengalami peningkatan.
Hal ini yang menjadi alasan diperlukannya pengembangan EBT untuk menjawab permasalahan lingkungan seperti gas rumah kaca.
Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), bauran EBT secara nasional ditargetkan 23 persen pada 2025, lalu 31 persen pada 2050.
Terkait target ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan sangat sulit untuk mencapai angka yang ditargetkan untuk bauran EBT pada 2025.
Terlebih saat ini Indonesia juga tengah terdampak pandemi virus corona (Covid-19), meskipun negara ini memiliki potensi EBT yang cukup besar.
"Pada 2020, kontribusi EBT kita mencapai 11 persen dan kita punya target 2025 bisa capai 23 persen, target ini cukup berat karena saat ini kita mengalami dampak dari pandemi Covid-19," kata Arifin.
Hal yang sama disampaikan Kepala BPPT Hammam Riza. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini EBT belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia cukup tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga belum dapat mencapai target bauran energi seperti diamanatkan dalam kebijakan energi nasional," kata Hammam.
Ia menjelaskan, Bahan Bakar Nabati (BBN), biomassa, hidro dan panas bumi masih mendominasi penyediaan EBT.
"Saat ini pemanfaatan EBT di sektor ketenagalistrikan masih didominasi oleh penggunaan tenaga air, kemudian diikuti oleh pemanfaatan panas bumi, biomassa, biodiesel dan tenaga surya," pungkas Hammam.