Sebagai informasi mengutip website ikn.go.id, skema pembiayaan diutamakan adanya peran yang cukup tinggi pada swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun (54,2 persen).

Kemudian investasi swasta dan BUMN/BUMD (secara langsung) sebesar Rp 123,2 triliun atau 26,4 persen dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN. Selebihnya adalah pembiayaan dari APBN.

Baca juga: Fraksi PKS DPR: Pemindahan Ibu Kota Negara Belum Jadi Prioritas di Tengah Lilitan Ekonomi Rakyat

Janji Hindari Utang Jangka Panjang

Pemerintah bakal memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menyusul disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN menjadi Undang-Undang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa menegaskan, ada banyak skema pendanaan yang diambil pemerintah dalam membangun IKN bernama Nusantara.

Prinsipnya, pembangunan ibu kota baru tidak akan memberatkan APBN dan menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah juga berjanji akan menghindari utang jangka panjang, meskipun pemindahan IKN adalah proyek jangka panjang yang dimulai tahun ini.

"Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Kita akan hindari itu," kata Suharso dalam konferensi pers IKN di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Suharso menuturkan pemerintah akan memaksimalkan pendanaan kreatif, seperti skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun skema pendanaan swasta, BUMN, dan BUMD.

Baca juga: Siapa Dapat Untung dari Pemindahan Ibu Kota Negara?

Untuk skema pembiayaan tersebut, pemerintah menyebut akan mengikuti model bisnis dan model keuangan yang tidak merugikan APBN.

Adapun dana dari APBN yang sebesar 53 persen dari total seluruh pendanaan IKN di tahun 2022 merupakan kelanjutan dari proyek PUPR yang sudah berjalan sejak tahun 2021.

"Ini pembangunan yang sudah dimulai dari tahun 2021, misalnya untuk bendungan di Sepaku, jalan akses, kemudian jalan logistik, itu yang sudah dibangun," tutur Suharso.

Sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah baru saja menyelesaikan Sidang Paripurna untuk menyetujui RUU IKN berubah menjadi UU. Sebelum menyetujui, pemerintah sudah memberikan nama untuk IKN, yakni Nusantara.

Nama itu dipilih langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada Jumat (14/1/2022), pekan lalu. Bahkan Suharso mengungkapkan, desain metaverse rencana induk Ibu Kota baru akan selesai dalam 4 bulan ke depan Selain itu, IKN baru di Kaltim sudah diincar oleh perusahaan antariksa milik Elon Musk, SpaceX.
Perusahaan asal AS itu tertarik meluncurkan pesawat berkecepatan tinggi di IKN.

SpaceX menganggap IKN cocok sebagai tempat peluncuran pesawat. Dengan begitu, jarak tempuh Indonesia-AS pun diperkirakan terpangkas menjadi hanya 2 jam.

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Ini Persiapan PLN Sediakan Infrastruktur Kelistrikan di Nusantara