TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekhawatiran dunia benar-benar terbukti setelah Rusia melakukan serangan militer besar-besaran ke Ukraina pada Kamis (24/2/2022).

Ledakan keras dari senjata militer Rusia membumi hanguskan sejumlah instalasi militer Ukraina, yang menandakan dimulainya perang.

Adanya konflik 2 negara Eropa tersebut memberi dampak cukup signifikan terhadap harga minyak mentah dunia.

Tak sampai disitu, melonjaknya harga minyak dunia memiliki efek domino, dan Indonesia juga berpotensi mengalami dampaknya. Mengapa demikian?

Baca juga: Analisis Ahli, Operasi Militer Rusia ke Ukraina Tak Dipandang Putin Sebagai Sebuah Invasi

Sebelumnya, JP Morgan sempat memproyeksikan harga minyak bisa mencapai level 120 dollar AS per barel, apabila ekspor Rusia terganggu oleh konflik dengan Ukraina.

Raksasa bank investasi multinasional itu juga mewanti-wanti harga minyak mentah acuan global, Brent, yang berpotensi melesat ke level 150 dollar AS per barrel, apabila ekspor minyak mentah Rusia turun hingga 50 persen.

Rusia memang memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga minyak mentah, mengingat Negara tersebut merupakan produsen minyak dan gas alam terbesar kedua, hanya kalah oleh Amerika Serikat.

Dampaknya terhadap Indonesia

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengungkapkan, ketegangan Rusia-Ukraina memiliki efek cukup besar terhadap ekonomi Indonesia.

Menurutnya, ada potensi inflasi tinggi terjadi di tanah air.

Pasalnya, tingginya harga minyak dunia bakal mempengaruhi harga BBM dan tarif listrik domestik, yang kemudian mempengaruhi harga komoditas nasional, dan pada akhirnya inflasi menjadi tinggi.

Baca juga: Wagub DKI Ajak Warga Sebarkan Perdamaian Lewat Medsos, Perang Bukan Jalan Terbaik 

Dirinya mengungkapkan, impor BBM Indonesia terbilang besar.

Berdasarkan catatannya, nilainya menembus angka 14,3 miliar dolar AS di 2021, atau setara Rp204,9 triliun (asumsi kurs Rp14.331 per dolar AS).

Lanjut Bhima, jika harga minyak dunia terus mengalami peningkatan dan Indonesia tetap impor kebutuhan energi, maka Pemerintah wajib memilih 3 pilihan yang berat.