Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - CEO SoftBank Masayoshi Son langsung dihapus namanya dari Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), begitu dia mengumumkan pembatalan rencana perusahaannya berinvestasi di proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
"Tidak lagi (jadi Dewan Pengarah IKN)," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Menurut Luhut, posisi Dewan Pengarah Pembangunan IKN yang sebelumnya ditempati Masyoshi sedang dicari, tetapi nantinya bisa diisi oleh investor baru atau lainnya.
"Lagi kita cari penggantinya. Bisa juga (dari investor) tapi bisa juga tidak," ucap Luhut.
Baca juga: SoftBank Nyatakan Tak Lagi Investasi di Proyek IKN Nusantara
Saat SoftBank berminat investasi 100 miliar dolar AS di IKN, pemerintah menunjuk Masayoshi Son sebagai Ketua Dewan Pengarah IKN bersama Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ.
Baca juga: Ekonom: Softbank Mundur dari Proyek IKN karena Ada Risiko Politik di Masa Datang
Luhut pun tidak heran dengan mundurnya SoftBank jadi investor di IKN.
"Kalau SoftBank dari awal sudah mundur dia, sejak sahamnya drop. Kemudian dia punya vision fund, fund-nya tidak jadi ditaruh di Saudi, tidak jadi ditaruh di Abu Dhabi. Jadi dia tidak ada (dana), yasudah off,” ujar Luhut.
Baca juga: SoftBank Mundur dari Proyek IKN, Anggota DPR: Jangan Kejar Target dengan Perbesar Dana APBN
Diketahui, SoftBank Corp batal berinvestasi di IKN Nusantara, di mana perusahaan Jepang itu menyatakan tidak akan berinvestasi dalam proyek itu.
"Tetapi (SoftBank) terus berinvestasi di Indonesia melalui Vision Fund dan perusahaan portofolionya," kata juru bicara perusahaan dikutip dari Reuters, Jumat (11/3/2022).
Risiko Politiknya Besar
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai ada indikasi kuat risiko politik pembangunan IKN cukup tinggi di masa datang hingga membuat Softbank menarik diri.
"Terlebih, kegaduhan belakangan soal perpanjangan masa jabatan Presiden membuat investor memilih wait and see. Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Minggu (13/3/2022).
Dikhawatirkan, risiko politik terkait penundaan Pemilu tersebut akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan juga bisa saja berhenti total.