Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2022).

Demonstrasi ini digelar menuntut adanya evaluasi kebijakan larangan ekspor CPO atau crude palm oil.

Pantauan Tribunnews di lokasi, pengunjuk rasa tiba di kawasan Patung Kuda sekira pukul 11.00 WIB.

Dari atas mobil komando, seorang orator dengan tegas meminta kepolisian agar memfasilitasi petani kelapa sawit bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mohon bapak-bapak kepolisian agar kami perwakilan petani sawit dapat bertemu dengan Presiden Jokowi," teriak seorang orator.

Baca juga: Jelang Demo Petani Kelapa Sawit, Arus Lalu Lintas di Patung Kuda Terpantau Lancar

Baca juga: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Turun Karena Migor, PKS: Jangan Sepelekan Kebutuhan Pokok Keluarga

Baca juga: Asosiasi Petani Sawit Surati Jokowi Minta Cabut Larangan Ekspor CPO

Dia mengatakan, petani kelapa sawit ingin bertemu Jokowi untuk menyampaikan langsung prihal penolakan larangan ekspor CPO.

"Kami ingin masuk ke istana. Kami ingin bertemu beliau (Jokowi)," ujarnya.

Bapak-bapak kepolisian mohon kiranya agar berkomunikasi dengan pihak istana.

Sekadar informasi, dalam unjuk rasa hari ini terdapat lima tuntutan dari Apkasindo, di antaranya:

Pertama, petani akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau perwakilan Ostana supaya melindungi petani akibat turunnya harga TBS sawit sebesar 75 persen di 22 provinsi di Indonesia.

Kedua, meminta Jokowi meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS.

Baca juga: KPK Fasilitasi Tim PPNS KLHK Periksa Bupati Langkat Terbit Rencana di Gedung Merah Putih

Ketiga, mendesak Jokowi melindungi 16 juta petani sawit yang terancam turun pendapatannya akibat kebijakan larangan ekspor sawit.

Keempat, meminta Jokowi memperkuat distribusi minyak goreng sawit (khususnya subsidi) dengan melibatkan jejaring TNI dan Polri.

Kelima, meminta Jokowi untuk memerintahkan menteri pertanian untuk merevisi Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tataniaga TBS.