News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemerintah Lanjutkan Program Pengembangan Infrastruktur Konektivitas di 2023

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Muhammad Zulfikar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menhub Budi Karya Sumadi melakukan pengecekan progres proyek Kereta Api (KA) Makassar- Parepare yang merupakan proyek strategis nasional, Sabtu (28/5/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melanjutkan program pengembangan infrastruktur konektivitas di seluruh wilayah Tanah Air pada tahun 2023.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah yang berdampak langsung pada masyarakat. 

"Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2023 memiliki tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: Menhub Cari Sumber Pinjaman dari World Bank Hingga Korea untuk Biayai Proyek Strategis

Budi Karya menambahkan, Kemenhub turut berkontribusi dalam sejumlah agenda prioritas nasional, diantaranya melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, serta pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pada tahun 2023 Kemenhub juga akan terus membuka akses transportasi di daerah melalui pemberian subsidi, PSO dan angkutan perintis, tol laut, hingga jembatan udara," tutur Budi Karya.

Budi Karya memaparkan, Pemerintah akan menyelesaikan proyek kereta api Makassar - Pare Pare, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, dan juga menyelesaikan Pelabuhan Patimban tahap II.

"Juga beberapa bandara di Sulawesi dan Kalimantan yang menjadi perhatian," imbuh Budi Karya.

Baca juga: Tingkatkan Kompetensi Auditor ISPS Code, Kemenhub Kolaborasi dengan Australia

Budi Karya berujar, karena keterbatasan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mendorong penerapan skema pendanaan kreatif baik melalui kerja sama dengan BUMN maupun swasta.

"Pemerintah tidak sepenuhnya menggunakan APBN dalam melaksanakan program-program tersebut," tutur Budi Karya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini