Mengakui bahwa perdagangan seperti itu akan sulit karena sanksi internasional, Matsegora mengatakan mengembangkan hubungan ekonomi antara DPR dan LPR dan Korea Utara “benar-benar dibenarkan.”

Menteri luar negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan seruan Rusia ke Korea Utara untuk dukungan menunjukkan bahwa Moskow “tidak memiliki sekutu lagi di dunia, kecuali negara-negara yang bergantung padanya secara finansial dan politik”.

Ukraina telah menangguhkan kontak politik dan ekonominya dengan Korea Utara sebagai bagian dari sanksi yang dipimpin PBB yang bertujuan menekan Pyongyang untuk membongkar program rudal nuklir dan balistiknya.

Korea Utara secara tradisional mendapatkan mata uang asing yang sangat dibutuhkan dengan mengirim warganya untuk bekerja di luar negeri.

Matsegora membuka kemungkinan pertikaian lain dengan PBB mengenai sanksi setelah dia menyarankan agar pabrik dan pembangkit listrik Korea Utara yang dibangun selama era Soviet dapat menggunakan peralatan yang dibangun di wilayah Donbas, tempat pasukan yang didukung Moskow memerangi Ukraina sejak 2014.

Baca juga: Ukraina Sebut Belarus Lakukan Pemboman Besar-besaran setelah Rusia Umumkan Mundur dari Severodonetsk

Ini akan bertentangan dengan larangan PBB, yang diberlakukan pada akhir 2017, pada Korea Utara yang memperoleh mesin industri, peralatan elektronik, dan barang-barang lainnya.

Matsegora mengakui bahwa sanksi dapat menggagalkan upaya untuk membangun hubungan perdagangan antara republik dan Korea Utara, tetapi mengatakan hubungan ekonomi "benar-benar dibenarkan", kata NK News.

Pandangan Pengamat

Beberapa pengamat mengatakan pernyataan Matsegora bisa menandakan lebih banyak upaya untuk menghindari sanksi terhadap DPRK.

“Ini akan menandai langkah besar pertama menuju penurunan Rusia dari kekuatan besar menjadi negara nakal,” kata Go Myong-hyun, seorang peneliti di Institut Studi Kebijakan Asan. “Begitu Rusia melanggar sanksi yang telah disahkan, Dewan Keamanan akan dirusak secara kritis.”

Ruediger Frank, seorang profesor di Universitas Wina, mengatakan pernyataan duta besar itu dapat ditafsirkan sebagai “quid pro quo” di antara sekutu.

Dalam kesepakatan seperti itu, “Rusia tidak mendukung sanksi yang dipimpin AS terhadap DPRK, misalnya dengan memveto di DK PBB; dan Pyongyang sebagai imbalannya memberikan dukungan politik, misalnya dengan mengakui DNR dan LNR,” kata Frank.

“Detail spesifiknya tentu saja berbeda, tetapi pada prinsipnya, ini adalah pola yang telah kita lihat selama Perang Dingin pertama, dan sekarang akan kita lihat lagi secara teratur selama Perang Dingin 2.0.”

Namun, beberapa pakar Rusia mengatakan kepada NK News bahwa komentar Matsegora bukanlah rekomendasi kebijakan, melainkan analisis tentang apa yang sekarang dapat dilakukan DPRK secara teori.