“Saya tidak melihat Duta Besar Matsegora menyarankan siapa pun harus melakukan sesuatu,” kata Ilya Dyachkov, seorang profesor di Universitas MGIMO. “Sebaliknya, dia menilai prospek kerja sama DPRK-DPR/LPR dan menceritakan sejarah era Soviet.”

Fyodor Tertitskiy, seorang peneliti di Universitas Kookmin Seoul, mengatakan bahwa “sinyal di sini adalah bahwa DPRK berpotensi dapat menggunakan DPR untuk menghindari sanksi,” karena DPR memiliki akses laut dan pelabuhan di bawah kendalinya setelah jatuhnya Mariupol.

"Sementara itu, Moskow selalu dapat mengklaim bahwa DPR 'adalah negara merdeka' dan ini murni masalah antara Donetsk dan Pyongyang, di mana Kremlin tidak campur tangan," katanya.

Andrei Lankov, direktur Grup Risiko Korea dan profesor di Universitas Kookmin, mengatakan mungkin saja republik Donbas sekarang bisa menjadi jalan bagi Rusia dan DPRK untuk menghindari beberapa sanksi PBB.

“Saya dapat dengan mudah membayangkan bagaimana para pekerja Korea Utara dikirim ke Donbas – dengan asumsi bahwa daerah itu akan tetap berada di bawah kendali Rusia,” kata Lankov. “Memang, pekerjaan perbaikan di sana akan membutuhkan tenaga kerja, terutama di bidang konstruksi, dan Korea Utara dapat menyediakan pekerja.

“Karena republik Donbas bukan anggota PBB, mereka dapat mengabaikan sanksi dengan impunitas.” (NK News/The Guardian)