Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, KENDAL – Dewan Koperasi Indonesia mengajukan usulan resmi kepada Pemerintah agar 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Ekonomi Pancasila, mengacu pada satu keputusan Rapimnas Dekopin pada Oktober 2021.
"Dekopin memilih tanggal 5 Juli karena tanggal 18 Agustus sudah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945)," kata Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid melalui keterangan pers, Selasa (27/7/2022).
Usulan ini disampaikan saat acara puncak Hari Koperasi Nasional ke-75 di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (23/7/2022).
Tanggal 5 Juli dipilih karena jadi salah satu tonggak sejarah penting dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, yaitu Dekrit Presiden Soekarno di tengah krisis konstitusi akibat kegagalan Badan Konstituante menetapkan UUD yang baru menggantikan UUDS 1950.
Salah satu isi Dekrit bersejarah itu adalah ‘Kembali ke UUD 1945.’
“Ke depan, setiap tahun akan digelar Pekan Ekonomi Gotong-Royong yang dimulai dengan 5 Juli Hari Ekonomi Pancasila dan berpuncak pada 12 Juli Hari Koperasi,” katanya.
Dia menambahkan, Gerakan Koperasi Indonesia menaruh harapan besar kepada Pemerintahan Jokowi – Maruf Amin agar Ideologi Ekonomi Pancasila dipertegas, diperkuat, dan dioperasionalkan secara tegak lurus dengan Pasal 33 UUD 1945.
Gerakan Koperasi menyampaikan lima sikap dan tuntutan melalui Resolusi Kendal. Pertama, Kembalikan Pasal 33 Ayat 1 dengan mencantumkan kata “Koperasi“ ke dalam Pasal 33 UUD 1945.
Baca juga: Pemerintah Bahas Pembentukan Pabrik CPO dan RPO Mini Berbasis Koperasi
Kedua, Pemerintah dan DPR segera menyusun dan menerbitkan UU tentang Sistem Perekonomian Nasional sebagai penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 5 TAP MPR NOMOR XVI/MPR/1998 TAHUN 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
Ketiga, DPR segera mengesahkan RUU Perkoperasian sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur antara lain Dewan Koperasi Indonesia sebagai satu-satunya Organisasi Gerakan Koperasi di Indonesia dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Koperasi.
Keempat, perekonomian nasional disusun berdasarkan konstitusi berbentuk ekonomi kerakyatan yang dikonsolidasikan secara sistematis, struktural, dan massif lintas sektor dengan melibatkan gerakan koperasi.
Baca juga: Airlangga: Manfaatkan Kemudahan Pendirian Koperasi Melalui UU Cipta Kerja
Kelima, Pemerintah segera menerbitkan Keppres tentang Perubahan Anggaran Dasar DEKOPIN Hasil Munas tanggal 11-14 Nopember 2019 di Makassar.
Resolusi Kendal dibacakan oleh Nurdin Halid di hadapan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai representasi Negara dan Pemerintah, disaksikan sekitar 11.000 praktisi koperasi dan undangan.
Naskah resolusi dan proposal resmi Hari Ekonomi Pancasila kemudian diserahkan kepada Menko Perekonomian.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi penyelenggaraan acara puncak Harkopnas 2022 yang berpusat di Kendal, terutama sekitar 6.000 praktisi koperasi yang datang dari berbagai daerah dengan biaya sendiri.
Baca juga: Pemerintah Perkuat Koperasi Petani dengan Membangun Pabrik Minyak Sawit Merah
Airlangga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berulangkali menegaskan bahwa koperasi adalah pilar ekonomi kerakyatan. Itu sebabnya,perhatian Pemerintah terhadap kemajuan koperasi sangat besar.
Dalam RPJMN 2020-2024 diamanatkan pengembangan koperasi, terutama pada kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
“Koperasi sebagaimana ditegaskan Bapak Presiden adalah pilar ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya kemandirian dan kedaulatan bangsa. Koperasi dengan filosofi kegotongroyongannya, mampu mengungkit dan mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya,” kata Airlangga.
Pemerintah, kata Airlangga, terus mendorong terwujudnya konglomerasi ekonomi Indonesia melalui koperasi.
Hingga awal Juli 2022, Indonesia memiliki sekitar 236 ribu unit koperasi dengan jumlah anggota sekitar 26,96 juta orang dan volume usaha mencapai Rp163,45 triliun.
Airlangga menyebut beberapa kebijakan Pemerintah untuk mendorong transformasi koperasi melalui program modernisasi koperasi, penguatan pengawasan koperasi, pembiayaan penjaminan koperasi, dan pengembangan SDM perkoperasian.
“Pemerintah juga telah memberikan insentif kepada koperasi dengan program penyaluran dana bergulir Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN melalui Lembaga LPDB-KUMKM di tahun 2020 sebesar Rp1,29 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 84 mitra koperasi.
Total UMKM yang terbantu mencapai sekitar 118 ribu pelaku usaha, baik dengan skema konvensional maupun syariah,” kata Airlangga.