”Dari sisi pengembang kita terus melakukan inovasi konstruksi dan melakukan procurement hedging,” imbuhnya.

Junaidi menambahkan bahwa Apersi juga telah membuat roadmap terkait optimalisasi ekosistem perumahan, mulai dari urusan pembiayaan hingga land bank.

Baca juga: Strategi Pemerintah Untuk Tetap Membangun Rumah Subsidi di Dekat Kota

"Pertama kita berharap adanya penyesuaian suku bunga berjenjang KPR subsidi FLPP. Lalu pemberian subsidi premi asuransi dan lembaganya," katanya.

Kemudian, kata dia, percepatan program tabungan perumahan atau Tapera dan juga program KPR untuk informal.

Terkait lahan, ia berharap adanya percepatan operasional bank tanah.

"Dan peran Pemda dikuatkan agar berbagai kendala seperti peralihan dari IMB ke PBG. Pemda juga harus menetapkan zona hunian untuk MBR membuat indeks kelayakan di masing-masing wilayahnya," katanya.

Syaifullah Tamliha, Ketua Komisi V DPR mengapresiasi audiensi ini, karena Apersi memberikan banyak masukan terkait percepatan penyediaan perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

“Apersi tak sekedar datang berkeluh kesah, tapi juga memberikan masukannya dalam bentuk makalah. Kita jadi lebih paham kendala yang ada di rumah subsidi yang bertujuan untuk MBR,” katanya.

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady menegaskan bahwa apa yang menjadi roadmap Apersi terkait ekosistem perumahan bisa jadi jalan untuk terus melakukan perbaikan dalam program rumah subsidi.

Ia mencontohkan selama ini masyarakat in formal tak memiliki akses memiliki rumah, karena tak bankable.

“Seperti pedagang dan lainnya mereka pendapatannya setiap hari, tapi tak bisa akses KPR. Dan semoga Tapera yang masih berproses akan menjadi jalan keluar," katanya.(*)