Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan skema kemitraan sektor publik dan swasta (public-private partnership/PPP) harus menjadi fokus Pemerintah RI setelah pelaksanaan KTT G20 Bali.

Namun menurutnya, realisasi skema PPP tersebut tidak akan mudah. "Secara konsep itu baik sekali. Itu sering jadi topik bahasan di forum-forum internasional, tetapi realisasi dari PPP itu tidak mudah," kata dia, Selasa (15/11/2022).

Menurutnya, hambatan utama adalah pada upaya pengabungan dua entitas yang berbeda, yakni pemerintah dan swasta. "Karena tidak mudah juga menggabungkan dua entitas yang secara karakter berbeda," tambah dosen Perbanas tersebut.

Piter menjelaskan, selama ini ada konsep bahwa perusahaan  BUMN tidak boleh merugi dalam operasinya. Ketika merugi, bisa masuk dalam kategori merugikan negara.

""Kalau publik/pemerintah itu kan tidak boleh rugi. Kalau rugi bisa dikategorikan merugikan negara. Bisa masuk kategori korupsi. Ini hambatan dalam realisasi PPP," tegasnya.

Meski demikian, skema PPP bukan tidak mungkin diwujudkan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun dan memperjelas aturan main terkait skema tersebut.

"Harus diberikan kejelasan posisi dari perusahaan yang akan menjadi partner. Ini kan harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan kan? Lembaga yang akan dibentuk itu nanti seperti apa?" imbuhnya.

Baca juga: KADIN Dukung Peluncurkan Panduan Investasi Lestari, Permudah Investor Tanam Modal 

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kemitraan sektor publik dan swasta (public-private partnership/PPP) yang didukung dengan pemanfaatan berbagai inovasi akan menjadi pondasi memperkuat arsitektur ekonomi terutama di sektor ketahanan pangan hingga transisi energi yang terjangkau dan adil.

Baca juga: Sambut Investor Masuk, Kemenperin Siapkan SNI Produk Rokok Elektrik

“Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan dalam menanggapi tantangan di masa depan melalui kemitraan publik-swasta yang lebih kuat untuk menjadi aksi konkret dari kebijakan,” ujarnya di acara Business20 (B20) Summit di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Senin (14/11/2022).