Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah NGO yang tergabung dalam Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan atau KORAL menyatakan ketidakpuasaan terhadap kompromi Indonesia terkait pemberian konsesi kepada Vietnam.
Koalisi Koral ini menilai, Indonesia kehilangan wilayah laut yang cukup luas, bahkan bukan hanya penyempitan luas secara geografis, tetapi juga kehilangan klaim akan sumber daya yang berada di dalamnya.
“Terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya ikan, Vietnam sudah menjadi ‘residivis’ pencurian ikan yang berulang kali terjaring operasi penangkapan di perairan Indonesia,” kata Sekretaris Koral, Mida Saragih dalam keterangannya, Jumat (2/12/2022).
Kerugian lain dihadapi oleh nelayan yakni wilayah tangkap nelayan Indonesia dipersempit.
Mida Saragih menjelaskan, nelayan Indonesia sudah cukup sulit dalam menjaring ikan yang kerap kali “dibagi” dengan pencuri-pencuri ikan dari kapal ikan asing, termasuk Vietnam.
Baca juga: Pemerintah Diminta Tegas Terhadap Kapal Ikan Asing Vietnam yang Melanggar ZEE Indonesia
Sekarang, bak tercoreng arang di muka, Indonesia justru berpotensi menyerahkan wilayah perairan ke pihak yang sering mencuri di perairannya.
“Tentunya hal ini bukan hanya akan merugikan, tetapi juga akan menorehkan rasa sakit hati dan hilangnya rasa kepercayaan nelayan lokal terhadap pemerintah Indonesia,” ujar Mida Saragih.
Mida Saragih mengatakan, nelayan Vietnam merupakan salah satu pelaku IUUF di perairan Indonesia yang acap kali tertangkap Bakamla bahkan ketika memproses perundingan, kapal Vietnam pun tidak menahan diri dengan terus invasi ZEE Indonesia.
Secara terang-terangan, pemerintah Vietnam tidak menghormati kedaulatan Indonesia.
Jika kemudian wilayah kedaulatan Indonesia dipersempit di laut, maka tentunya sejumlah besar area yang berpindah tangan secara kedaulatan, tidak akan lagi dapat dipergunakan untuk keuntungan Indonesia, termasuk di dalamnya segala aktivitas perikanan yang dilakukan oleh nelayan Indonesia.
Baca juga: Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik Antarbenua ke ZEE Jepang, ICBM Berpotensi Jangkau Daratan AS
"Pencapaian diplomatik dengan mengorbankan kesejahteraan nelayannya yang selama ini menyumbang devisa negara tidak masuk akal.
Bak mengalah terhadap pencuri, jika kemudian Indonesia memberikan konsesi kepada Vietnam, harga diri Negara tentu dipertaruhkan,” katanya.
Mida mengingatkan, Presiden Joko Widodo dalam melakukan kunjungan ke Natuna pada 8 Januari 2020 sempat menyampaikan bahwa kedaulatan Negara bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar, Natuna merupakan teritorial negara kita dan tidak bisa dinegosiasi.