TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melaksanakan kebijakan Automatic Adjustment.

Kebijakan ini merupakan makanisme pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada pagu belanja tahun anggaran 2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, secara total nilai Automatic Adjustment Belanja K/L tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 50,23 triliun yang berasal dari belanja K/L dalam bentuk Rupiah Murni (RM) dengan mempertimbangkan kinerja realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir (TA 2020-2022).

Ia juga menjelaskan, hal ini dalam rangka menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik, pada tahun anggaran 2023.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Jepang Tertarik dalam Proyek IKN

Kebijakan Automatic Adjustment masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.

"Automatic Adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran. Ini merupakan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik saat ini, melalui prioritas belanja,” ucap Menkeu dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip Senin (17/2/2023).

Ia melanjutkan, kebijakan ini meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan di awal tahun 2023.

Dengan kebijakan ini, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting.

Melalui kebijakan Automatic Adjustment seluruh K/L akan memiliki ketahanan untuk antisipasi apabila harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global tersebut.

Dalam pelaksanaannya K/L mengusulkan sendiri kegiatan/KRO/RO/akun yang akan diblokir sesuai dengan besaran Automatic Adjustment masing-masing K/L yang terlampir pada Surat Menteri Keuangan tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 melalui mekanisme revisi anggaran.

Sebagai tambahan informasi, kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan Automatic Adjustment, antara lain adalah belanja pegawai yang dapat diefisienkan, belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang non operasional lainnya).

Baca juga: Realisasi Anggaran Kemensos Capai 98,58 Persen, Komisi VIII Beri Apresiasi dan Penguatan Dukungan

Kemudian belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaanya sampai dengan akhir semester I tahun anggaran 2023.

Ketahanan Pangan

Terpisah, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju bersama Kepala Badan Pangan menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) di Kementerian Perekonomian, Jakarta kemarin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, pertemuan itu salah satunya membahas terkait ketahanan pangan dalam menghadapi hari besar keagamaan di tahun 2023.

Dia turut menargetkan, inflasi volatile food sebesar 3 sampai 5 persen di tahun 2023. "Tadi dibahas juga terkait dengan volatile food.

Utamanya di hari besar keagamaan dan secara khusus kita berbicara mengenai ketersediaan beras dan targetnya volatile food 3-5 persen," ujarnya.

Airlangga membeberkan, strategi dalam menjaga ketahanan pangan melalui penguatan lumbung pangan dan perluasan kerja sama antar daerah.

Serta, data ketersediaan pangan, untuk mendukung pengendalian inflasi dan memperkuat komunikasi untuk mendukung ekpektasi dari inflasi masyarakat.

Dia mengatakan, ada sejumlah program yang akan dijalankan yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pusat (GNPIP) yang didorong oleh Bank Indonesia (BI).

Kata Airlangga, GNPIP telah berhasil menurunkan inflasi dari 11,7 persen di tahun lalu sampai 5,51 persen.

"Kegiatan pasar murah, kerja sama antar daerah, subsidi ongkos angkut, geralan tanam cabai, replikasi model bisnis, digitalisasi dan kordinasi," tegasnya.

"Akan ada kick off nanti pada 5 Maret di Sulawesi Selatan. GNPIP tahun ini adalah sinergi dan inovasi untuk stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional," lanjut dia.

Airlangga menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun yang disalurkan kepada Kementerian dan Lembaga maupun Non Kementerian Lembaga.

"Kedepan pemerintah dan BI baik tingkat pusat maupun daerah, mendorong sinergi agar IHK inti inflasi tetap dalam sasaran 2023," ucap dia.

"Tentunya ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan inflasi yang terjaga di harapkan menjadi fondasi untuk perekonomian di tahun 2023," sambungnya.(Tribun Network/ism/bel/wly)