News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemindahan Ibu Kota Negara

Menteri PUPR Pastikan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Tak Ganggu Pembangunan IKN

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Seno Tri Sulistiyono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tetap berlanjut memasuki tahun politik 2024.

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tetap berlanjut memasuki tahun politik 2024.

Menurutnya, pembangunan IKN tidak akan terganggu oleh pelaksanaan Pemilu.

“Oh iya lanjut, kalau saya tidak ada urusan,” kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (28/4/2023).

Basuki mengatakan sudah ada beberapa Letter of Intent (LOI) dari investor dalam pembangunan IKN.

Baca juga: Menteri Agama: Arab Saudi Berencana Kerja Sama Pembangunan Islamic Center di IKN

Hanya saja pihak Otorita IKN belum menyiapkan mekanismen pembelian tanah di IKN oleh investor.

“Kan sudah ada yg masuk LOI, lewat saya udah beberapa LOI kita serahkan ke Otorita. Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan otorita,” katanya.

Saat ini kata Basuki sudah 80 persen pekerja yang berada di IKN. Sekitar delapan ribu pekerja sudah kembali ke IKN usai libur lebaran 2023.

“Sekarang ini kan sudah ada 8 ribu orang pekerja di sana, ada 80 persenan yang sudah masuk di sana lagi. Sudah kerja lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Basuki menyampaikan progres pembangunan IKN sudah mencapai 25 persen.

Hal itu dikatakan Basuki usai rapat intern bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/4/2023).

“Jadi progres rata pembangunan fisik di sana (IKN) sekarang kita 25 persen,” kata Basuki.

Basuki mengatakan, pembangunan tersebut terdiri atas kantor presiden, istana presiden, 4 kantor kementerian koordinator, perumahan menteri, jalan dan jalan tol hingga pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) dan sampah.

Dengan progres tersebut Basuki yakin pada 2024 mendatang IKN sudah bisa digunakan untuk kegiatan.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini