Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), ketimbang getol melakukan pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Presiden KSPN, Ristadi menilai, masifnya pembangunan infrastruktur di Tanah Air memang berdampak baik terhadap pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Namun, ia mengungkapkan, alangkah lebih baik lagi jika pemerintah mengembangkan ekosistem dunia perindustrian, salah satunya sektor pertekstilan.

Baca juga: Buruh Ancam Lakukan Mogok Kerja Jika Tuntutannya Tidak Dipenuhi Pemerintah

Karena industri TPT merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Yang dinilai dapat menyerap lebih banyak sumber daya manusia, dibandingkan di proyek-proyek infrastruktur.

"Program pemerintah ada pembangunan infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja, tapi itu temporer," ucap Ristadi saat ditemui pada agenda aksi unjuk rasa buruh di kawasan Patung Kuda Jakarta, Senin (1/5/2023).

"Misalkan contoh, bangun jalan tol kan selesai 2 tahun, (masa waktu) pekerja juga selesai. Tapi kan kalau industri bisa berkepanjangan," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung peredaran atau penjualan baju bekas dan baju impor dengan harga murah di Tanah Air.

Ristadi mengungkapkan, beredarnya barang tersebut telah membuat turunnya kinerja produksi industri TPT di Indonesia.

Kemudian, efek tersebut berlanjut dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kemarin (ada kebijakan) akan distop baju-baju bekas atau thrifting, itu bagian sebagian kecil. Tapi ada sebagian besar memang tidak bekas, tapi harganya lebih murah, maka hancurlah produk-produk dalam negeri ini," jelas Ristadi.

"Jadi kami prihatin. kami mayoritas anggota kami berada di sektor TPT, maka kami mengeluarkan statement stop importasi barang-barang tekstil baik legal maupun ilegal," ucapnya.

Ristadi mengaku, produk-produk buatan industri lokal sulit bersaing dengan harga produk dari China hingga Bangladesh.

Diketahui, Bangladesh merupakan salah satu negara yang nilai upah buruhnya terkecil di dunia. Sehingga produknya pun dapat dijual dengan harga cukup ekonomis.

"Kenapa (baju baru) yang legal distop, karena yang legal pun harganya lebih murah. Kita enggak kuat bersaing dengan harga produk dari China sama Bangladesh. Ini harus menjadi perhatian Pak Jokowi. Kalau enggak, ya akan terjadi pengangguran tinggi," pungkasnya.