Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Bengkulu, di Balai Semarak Kota Bengkulu pada Rabu (3/5/2023).

Dalam sambutannya, Ma'ruf meminta KDEKS Bengkulu fokus mendukung pengembangan dan penguatan program-program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sesuai dengan potensi kearifan lokal.

Ia mengatakan potensi besar Indonesia dalam pasar industri halal global tak lepas dari iringan persaingan ketat antar banyak negara.

Baca juga: Wakil Ketua Banggar DPR: Pesantren Bisa Diberdayakan Untuk Pengembangan Ekonomi Syariah

Kini, lanjut dia, negara dengan mayoritas penduduk non-muslim pun tengah menggalakkan kontribusinya pada ekspor pangan halal dunia.

Untuk itu, kata dia, industri halal dan keuangan syariah yang mewakili dua sektor potensial di Indonesia, perlu dikembangkan secara lebih optimal.

Ia meyakini banyak sektor ekonomi dan keuangan syariah yang masih membutuhkan perhatian dan perbaikan tata kelola secara terintegrasi dan menyeluruh.

Oleh karenanya, kata dia, terbentuknya KDEKS di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat menjadi motor penggerak dan dirigen untuk percepatan implementasi program-program, serta penyelaras gerak segenap pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah di pusat dan daerah.

Pemerintah, kata dia, terus menggerakkan aksi-aksi nyata untuk percepatan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Utamanya, lanjut dia, pada bidang industri produk halal, jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan syariah, termasuk infrastruktur ekosistem syariah.

Selanjutnya, Ma'ruf meminta peran aktif dan sumbangsih kontributif KDEKS Bengkulu difokuskan untuk mendukung pengembangan dan penguatan program-program KNEKS sesuai dengan potensi kearifan lokal.

"Pertama, dalam bidang industri produk halal, KDEKS Bengkulu dan pemangku kepentingan lainnya agar mendorong pengembangan ekosistem industri kesehatan syariah, percepatan sertifikasi halal bagi UMKM," kata Ma'ruf.

"Dan sertifikasi halal bagi rumah potong hewan, termasuk pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah Halal, pariwisata ramah muslim, dan lain-lain," sambung dia.

Sertifikasi halal UMKM, kata dia, agar diakselerasi untuk menaikkan daya saing produk-produknya hingga mampu menembus pasar halal global.