TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia saat ini menjadi pemain utama nomor dua di industri pemanfaatan energi panas bumi atau geothermal di dunia setelah Amerika Serikat dan disusul beberapa negara lain seperti Turki dan Filipina.

"The top one saat ini adalah Amerika Serikat di energi geothermal disusul Indonesia, lalu kemudian Filipina yang baru masuk di energi ini di 2019 kemudian disusul Turki dan New Zealand," ujar Dion Murdiono, Ketua Penyelenggara The 9 th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2023 dalam konferensi pers launching program ini di Jakarta, Kamis.

Dion mengatakan, dalam 12 tahun terakhir pemanfaatan energi geothermal di Turki  bertambah 1,04 gigawatts, sementara Indonesia bertambah 1 gigawatts lebih dan AS dalam dua belas tahun terakhir hanya bertambah setengah gigawatt saja," beber Dion.

Dion menambahkan, AS memiliki banyak power plant dari geothermal namun perkembangan penambahan pemanfaatan energi geothermal-nya tidak secepat negara lain.

"Kenapa pemanfaatan energi geothermal Turki bisa maju sedemikian pesat? Karena sejak tahun 2010 Turki menerapkan kebijakan baru.  Indonesia jadi satu-satunya negara yang punya kesempatan menambah national capacity karena potensi geothermal yang sangat besar," ungkapnya.

Dion menyebutkan, Indonesai saat ini memiliki 400 sampai 500 megawatt power plant dari energi geothermal yang siap dibangun.

Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESADM mengatakan, Pemerintah terus mendorong agar energi panas bumi bisa diakselerasi. "Ada 2.368 megawat kapasitas panas bumi yang saat ini terpasang," ujarnya.

Dia mengatakan, pengusaha energi panas bumi tak perlu risau dengan harga beli listrik yang dihasilkan dari panas bumi ke PLN sebagai offtaker karena sudah diatur dalam Keppres 112 Tahun 2022.

"Karena sudah ada patokan harganya, yang perlu dipikirkan pengembang panas bumi adalah menekan cost dari risiko eksplorasi panas bumi," ujar Dadan.

Baca juga: Akselerasi Transisi Energi, PLN Buka Kolaborasi Pengembangan 9 Wilayah Kerja Panas Bumi

Dia mengatakan, Program Government Relink yang dijalankan oleh Pemerintah mengurangi total risiko project panas bumi di sisi eksplorasi.

"Pengeboran akan dilakukan pemerintah sebelum WKP ditawarkan ke badan usaha agar memberi kepastian investasi yang lebih tinggi," ungkap Dadan.

Dia menambahkan, Pemerintah juga menyiapkan insentif tambahan, seperti mengurangi biaya dari aspek pembangunan infrastruktur jalan saat pengembang membuka akses jalan menuju area WKP (wilayah kerja panasbumi)-nya yang selama ini ditanggung mereka sendiri.

Baca juga: Usai IPO, Pertamina Geothermal Energy Kejar Pengembangan Kapasitas Panas Bumi 1.272 MW

"Saya yakin dengan kita mengumumkan target target EBT dan komitmen komitmen Indonesia terhadap climate change dan pengurangan emisi," imbuhnya.

"Ini menjadi peluang bagi kita untuk menawarkan inves. Tugas pemerintah menyiapkan insentif yang baik dan informasi data yang diperlukan," beber Dadan.