Data hasil sensus ini diharapkan dapat menjawab isu strategis terkini di sektor pertanian.

Selain itu, hasilnya dapat dimanfaatkan juga untuk mengetahui potensi petani milenial dan modernisasi adopsi teknologi di sektor petanian.

Pada Sensus Pertanian2023, pelaku usaha pertanian di seluruh Indonesia akan didata, baik unit usaha pertanian perorangan, unit usaha pertanian lainnya (berkelompok), serta perusahaan pertanian berbadan hukum.

Sebanyak 190 ribu petugas di seluruh Indonesia dikerahkan BPS untuk mendata para pelaku usaha pertanian.

Sensus Pertanian 2023 akan mencakup tujuh subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian.

Berbagai inovasi dilakukan dalam Sensus Pertanian 2023, salah satunya dalam hal metode pendataan.

Sensus ini menggunakan multimode pendataan, yaitu dengan metode Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI), Computed Assisted Personal Interviewing (CAPI), dan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI).

Sensus Pertanian 2023 dirancang untuk memperoleh hasil berstandar internasional menggunakan panduan dari FAO.

Dengan demikian, diharapkan Sensus Pertanian 2023 dapat menghasilkan akurasi data yang lebih baik dari sensus sebelumnya.

Yang juga membedakan, Sensus Pertanian2023 mampu menangkap isu strategis pertanian nasional seperti urban farming, petani milenial, dan adopsi penggunaan teknologi pertanian.

Anggaran Rp 3 triliun

BPS menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk mendukung penyelenggaraan Sensus Pertanian 2023 yang akan dimulai pada 1 Juni mendatang hingga 31 Juli.

Menurut Atqo Mardiyanto, dana tersebut terbagi untuk 514 satuan kerja (satker) dan akan terserap paling banyak untuk honor petugas, mengingat ada 196 ribu petugas yang tersebar dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota.

"Kita ada 514 satker. Jadi dari pusat, provinsi, kabupaten kota itu anggaran total sekitar Rp 3 triliun," kata Atqo.