TRIBUNNEWS.COM, - Greenpeace Indonesia menolak terlibat dalam tim kajian yang akan dibentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menyeleksi perizinan ekspor pasir laut.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Adapun rencana awal, tim kajian ekspor pasir laut berisikan KKP, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, akademisi, perguruan tinggi, serta organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan Walhi.

Baca juga: Menteri Trenggono Klaim Ekspor Pasir Laut Untuk Jaga Kesehatan Perairan

Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Afdillah mengatakan, Greenpeace mendesak pemerintah segera membatalkan regulasi kontroversial tersebut, karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan secara masif.

“Kami secara tegas menolak terlibat dalam tim kajian KKP untuk implementasi PP 26/2023. Sikap kami jelas, pemerintah harus membatalkan PP tersebut," kata Afdillah yang dikutip dalam website Greenpeace Indonesia, Rabu (7/6/2023).

Menurutnya, regulasi ini adalah upaya greenwashing atau akal-akalan pemerintah yang mengatasnamakan pengelolaan laut demi keberlanjutan.

"Padahal, di balik itu semua, PP ini justru akan menjadi ‘pelicin’ oligarki dan para pelaku bisnis untuk meraup keuntungan dari aktivitas ekspor pasir laut," ucapnya.

Trenggono Sebut Tak Perlu Menolak

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, tim kajian ekspor pasir laut akan merumuskan sebuah persyaratan terkait apakah hasil sedimentasi tersebut dapat dimanfaatkan atau tidak.

Persyaratan tersebut nantinya akan tertuang dalam sebuah peraturan menteri.

Merespons penolakan Greenpeace, Trenggono mengatakan, semestinya mereka tak menolak ajakan tersebut.

Sebab, apabila menurut Greenpeace ditemukan unsur yang merusak lingkungan, bisa langsung dibahas di dalam tim kajian.

"Ngapain menolak? Kalau dia pintar, enggak bakalan menolak. Masuk aja," katanya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Selasa (6/6/2023).

"Masuk, kemudian dia kaji. Kalau menurut dia ini merusak lingkungan, dia setop. (Bilang) enggak bisa. Selesai," lanjut Trenggono.