Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bawang putih menjadi komoditas pangan yang belakangan menyita perhatian banyak pihak karena harganya yang meroket.

Per Kamis (8/6/2023), harga bawang putih menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional sebesar Rp 39.300 per kilogram (kg).

Harga tersebut telah melonjak naik sejak pekan lalu dari Rp 39.100 menjadi Rp 39.300 per kg.

Baca juga: Ombudsman Wanti-Wanti Kemendag Transparan soal Impor Bawang Putih, Jika Abai akan Diinvestigasi

Data dari Sistem Pemantaun Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan juga mencatat adanya kenaikan harga bawang putih.

Harga bawang putih honan selama sepekan ini naik Rp 200 atau sebesar 0,53 persen, menjadi Rp 37.900 per kg.

Kenaikan ini menyita perhatian banyak pihak di dalam negeri, salah satunya Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam.

Ia pun menduga kenaikan harga ini disebabkan oleh rendahnya pasokan karena perizinan impor yang sulit, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun perlu membentuk Tim Khusus (Timsus) pemberantasan mafia bawang putih.

Hal itu disampaikan Mufti dalam rapat kerja (raker) Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

"Harapan kami mulai hari ini dibentuk tim khusus agar bagaimana ini bisa diatasi, begitu pak menteri," ujar Mufti dalam rapat kerja (raker) Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Gedung DPR RI, beberapa hari lalu.

Dalam raker tersebut, Mufti menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Mendag Zulkifli Hasan terkait sulitnya para importir bawang putih mendapatkan izin impor.

Mufti mengaku mendapatkan informasi bahwa banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih.

Padahal para importir sudah mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

"Banyak pelaku importir bawang putih mengeluhkan bahwa mereka (sulit) mengimpor, padahal mereka sudah punya RIPH. Ada 163 yang sudah dikeluarkan pada bulan Februari 2023 ini sampai hari ini yang dikeluarkan cuma 35," ujar Mufti dalam rapat kerja dengan Kemendag, Selasa.