News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Elpiji 3 kg

Kuota 2023 Bakal Jebol, Warung Makan Diminta Tak Gunakan LPG Subsidi 3 Kg, Pemerintah: Tidak Berhak

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pekerja menata tabung elpiji subsidi 3 kilogram di gudang sebuah agen di Kota Malang, Jawa Timur. Penyerapan LPG 3 kg hingga Desember 2023 diperkirakan mencapai 8,2 juta metrik ton atau naik 2,7 persen dari kuota 8 juta metrik ton pada tahun ini.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyaluran gas elpiji atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi ukuran 3 kilo gram (kg) pada tahun ini bakal jebol dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Tahun ini, pemerintah bersama DPR telah menetapkan kuota LPG subsidi 3 kg sebesar 8 juta ton.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution mengatakan, penyerapan LPG 3 kg hingga Desember 2023 diperkirakan mencapai 8,2 juta metrik ton atau naik 2,7 persen dari kuota 8 juta metrik ton pada tahun ini.

Baca juga: Harga Terpaut Jauh, Penjualan LPG Non-subsidi Mengalami Penurunan Sejak 2019

"Kita sudah buat seasonalitynya sehingga prognosa kami Desember 2023 akan over 2,7 persen,” ucap Alfian saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (14/06/2023).

Menurutnya, prognosa 2023 yang tadinya 8 juta metrik ton tetapi realisasi akan geser ke 8,2 juta metrik ton untuj LPG subsidi.

Perkiraan penyerapan LPG subsidi melebihi kuota ini, imbuh dia, juga mempertimbangkan realisasi penyerapan hingga Mei 2023.

“Realisasi penyaluran LPG 3 kg sampai Mei 2023 ini meningkat 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Alfian.

Dia berujar bahwa realisasi penyerapan subsidi untuk LPG 3 kg hingga Mei 2023 telah mencapai Rp 34 triliun.

Sedangkan subsidi LPG yang dianggarkan hingga akhir tahun sebesar Rp 117 triliun.

"Prognosa kami Rp 85,45 triliun (subsidi LPG sampai akhir tahun) artinya terhadap dipa masih ada kelebihan dipa LPG 2023," ucapnya.

Kata dia, dengan potensi anggaran subsidi yang masih lebih sehingga masih dapat menutupi volume penyaluran LPG yang diperkirakan akan membengkak 2,7 persen sampai akhir tahun.

"Kalau ada kelebihan sekitar Rp 32 triliun (anggaran subsidi) ini akan bisa kompensasi selisih 2,7 persen over kuota LPG tersebut," tukasnya.

Adapun lonjakan penyaluran LPG 3 kg ini terjadi di berbagai daerah baik itu Sumatera bagian utara, selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, realisasi volume penyaluran LPG 3 kg hingga Mei 2023 tercatat sebesar 3,32 juta ton atau 41,6 persen dari target tahun ini.

Warung Makan Tidak Berhak

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menegaskan LPG subsidi jenis 3 kilogram sejauh ini masih ada yang belum tepat sasaran.

Menurutnya, beberapa pelaku usaha misalnya rumah makan masih menggunakan LPG subsidi untuk memproduksi dagangannya.

“Kita menduga ya seperti rumah makan itu kan sebetulnya tidak boleh (pakai LPG subsidi, red),” ucap Tutuka usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Untuk itu, pemerintah berupaya menerapkan prosedur registrasi kepada setiap pembeli LPG subsidi.

“Kita arahkan registrasi supaya barang subsidi ini jangan sampai dipakai oleh yang tidak berhak,” ungkapnya.

Tutuka menerangkan bahwa metode registrasi ini masih berjalan meskipun di awal penerapannya terdapat kendala.

Dia mengklaim proses registrasi pembelian LPG subsidi ini tidak menemui hambatan.

“Sudah dilaksanakan di 140 kabupaten/kota, jadi bisa kejar target kan,” katanya.

Diketahui, pemerintah sedang melakukan tahapan registrasi penduduk Indonesia yang berhak menerima LPG 3 kg dengan menggunakan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

Melalui registrasi berdasarkan data P3KE itu, nantinya masyarakat tidak perlu mengunduh atau menggunakan aplikasi tertentu untuk bisa membeli LPG 3 kg.

Pembelian LPG 3 kg bisa melalui situs yang disediakan sehingga tidak membebani ponsel pembeli.

"Awalnya memang masyarakat agak kesulitan tapi sekarang berjalan bagus kok, dan pasti kita bantu,” imbuh Tutuka.

Gelar Operasi Pasar

Anggota DPR Komisi VII Ramson Siagian mendorong digelarnya operasi pasar untuk menindaklanjuti kelangkaan LPG 3 kilogram atau Gas Melon.

“Untuk mengatasi kelangkaan agar kuota LPG 2023 ini disesuaikan, tadi juga dengan Dirjen Migas supaya operasi-operasi pasar bisa dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga,” kata Ramson ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Gas Melon Langka, Kuota LPG Subsidi Tahun Ini Jebol 0,2 Juta MT

Dia menilai distribusi LPG subsidi juga menjadi perhatian serius terutama ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau kendaraan logistik.

“Kami meminta Pertamina lebih pro aktif tetapi memang kalau di pulau terluar masih menggunakan minyak tanah,” ucap legislator fraksi Gerindra itu.

Namun demikian, Ramson ingin memastikan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan arus distribusi agar tidak terjadi kelangkaan di lapangan.

Kelangkaan elpiji 3 Kg terjadi di beberapa daerah satu di antaranya di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi pun memberikan penjelasan terkait kelangkaan tersebut.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw mengimbau masyarakat agar tetap tenang.

“Menanggapi tentang pasokan Elpiji 3 kg di Kota Parepare yakni di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Lapadde, Pertamina menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebih serta tidak meniagakan kembali Elpiji 3 Kg ini,” kata Fahrougi, dalam keterangan tertulis, Rabu (14/6/2023).

Pihaknya juga mengimbau masyarakat masih menemukan Elpiji 3 Kg atau adanya harga yang tidak wajar di lembaga penyalur resmi Pertamina, untuk menghubungi ke Pertamina call center 135.

Pertamina, kata Fahrougi, saat ini tengah melakukan beberapa penanganan.

Seperti berkoordinasi dengan Pemda dan APH setempat untuk mengawasi dan menindak apabila ditemukan praktik penyalahgunaan pendistribusian Elpiji di masyarakat.

Pertamina juga memberikan prioritas pengisian Elpiji di SPPBE, khususnya wilayah Kota Parepare.

Tak sampai di situ, Pertamina memastikan pangkalan untuk memprioritaskan penyaluran kepada customer akhir.

“Juga memberikan prioritas pengiriman Elpiji ke pangkalan yang berada di wilayah membutuhkan arau urgent dan berbagai hal lainnya,” kata Fahrougi.

“Pertamina juga telah melakukan monitoring secara berkala di beberapa pangkalan yang tersebar di wilayah Parepare dan diketahui bahwa stok Elpiji 3 kg aman,” tambahnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini