TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati dan wali kota di wilayah Provinsi Jawa Timur mulai membuat surat edaran untuk aparatur sipil negara (ASN) membeli atau menggunakan LPG 3 kilogram (Kg).

Hal tersebut dilakukan setelah terjadi kelangkaan di sebagian wilayah Jawa Timur dan mengikuti perintah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Satu di antara kepala daerah yang mulai melarang ASN yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkap) Jember.

Baca juga: Pertamina Sebut Stok LPG di Wilayah Cirebon Aman, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, Bambang Saputro mengatakan, pelarangan penggunaan LPG 3 kg bagi ASN karena telah terbit Surat Edaran dari Gubernur Jawa Timur.

Menurutnya, kebijakan baru ini pun langsung ditindaklanjuti oleh bupati.

"Sekarang kami sedang mempersiapkan surat edaran yang nanti akan ditandatangani oleh Bupati Jember," ujar Bambang dikutip Tribun Mataram, Selasa (1/8/2023).

Berdasarkan isi dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh Bupati Jember, seluruh ASN dilarang mengunakan gas LPG 3 kg.

"Tentunya dalam surat edaran yang akan ditandatangani Bupati. Juga mencantumkan PNS dilarang mengunakan gas LPG 3 kg," jelasnya.

Sebelumnya, warga di wilayah Jember selatan mulai mengeluhkan kelangkaan gas LPG kg.

Warga pun sampai rela membeli di tingkat pengecer dengan harga Rp 23.000 .

Harga tersebut, Rp 7.000 lebih mahal dari ketetapan Pertamina yang meminta pangkalan menjual gas LPG bersubsidi senilai Rp 16.000.

Klaim Pasokan Aman

Sales Service Pertamina Jember yang membawahi wilayah Banyuwangi, Muhammat Rifail mengatakan, suplai gas Elpiji 3 kg di Banyuwangi tak berkurang.

Banyuwangi mendapat kuota 54 metrik ton gas Elpiji untuk setahun 2023. Jumlah itu setara dengan 18 juta tabung gas Elpiji melon.

"Realisasi sampai Juni 28.313 metrik ton. Untuk penyaluran ini, kami sesuaikan dengan kuota yang didapat dari Dirjen Migas," kata Rifail.

Untuk mengatasi langkanya tabung gas Elpiji ukuran melon, Pemkab bersama Pertamina dan Hiswana Migas menggelar operasi pasar.

Dalam sepekan ini, operasi pasar digelar bergantian di 12 lokasi berbeda. Operasi akan dilanjutkan di kecamatan-kecamatan lain pada pekan berikutnya.

Untuk setiap lokasi operasi pasar, 12 ribu sampai 16 ribu tabung gas Elpiji 3 kg disediakan. Warga bisa menjual Rp 16 ribu per tabung dengan syarat membawa KTP.

Perintah Khofifah

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan Keputusan Gubernur yang salah satu isinya meminta ASN untuk tidak menggunakan elpiji 3 kg.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur,Iwan.

Dia mengatakan, Pemprov Jatim terus mengawal proses distribusi elpiji yang belakangan mengalami kelangkaan.

Bahkan Pemprov Jatim menargetkan bahwa pekan depat kelangkaan elpiji di sejumlah daerah bisa teratasi.

“Sebenarnya kan yang langka itu tidak di semua daerah. Tapi beberapa daerah saja. Seperti Banyuwangi, Batu, yang memang saat liburan itu kedatangan banyak keramaian sehingga permintaan meningkat,” tegasnya.

Baca juga: Sidak dan Pemantauan di 255 Titik, Pertamina Pastikan Pasokan LPG Subsidi Aman

Menurutnya, Pemprov Jatim bersama Pertamina telah bersinergi untuk melakukan langkah-langkah strategis.

Pertama, Gubernur Khofifah mengeluarkan Keputusan Gubernur terkait harga eceran tertinggi.

Kedua, Gubernur juga sudah mengeluarkan SK terkait tim koordinasi terkait kouta elpiji tahun 2023x

“Ketika ada kelangkaan ini, Gubernur Khofifah memberikan arahan bahwa ASN, BUMD dan BUMN diharapkan tidak memakai elpiji melon yang bersubsidi,” tegasnya.

Tak hanya itu Khofifah juga meminta bupati walikota untuk membuat surat edaran serupa agar ASN dan pegawai pemerintah di lingkungannya tidak menggunakan elpiji 3kg bersubsidi.

“Berikutnya Gubernur Khofifah juga meminta kepala daerah untuk melakukan update data kuota elpiji ke Pertamina melalui Biro Ekonomi Pemprov Jatim. Karena biro ekonomi ini yang mengatur soal alokasi elpiji,” tegasnya.

Pengajuan penambahan kuota ini akan dikawal dengan pengawasan ketat. Namun jika memang dibutuhkan pemkab pemkot memang harus mengajukan agar peningkatan kebutuhan elpiji tetap bisa terpenuhi.

Distribusi Tak Maksimal

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tutuka Ariadji mengungkapkan, kebijakan distribusi yang saat ini diterapkan Pertamina tidak berjalan dengan baik di beberapa wilayah, khususnya wilayah yang terpencil.

"Pertamina kan bikin aturan dan kebijakan. Untuk pengecer ini akses jualnya hanya 20 persen saja. Tampaknya ini ada sosialisasi yang kurang kenceng lah," ujar Tutuka saat ditemui di Kementerian ESDM dikutip dari Kontan, Senin (31/7/2023).

Menurutnya, Pertamina saat ini memiliki kebijakan di mana penyaluran 80 persen LPG 3kg ada di pangkalan dan sebanyak 20 persen di pengecer.

"Pertamina memberi kebijakan yang pengecer 20% saja, artinya jumlah pengecer kan lebih sedikit. Ada sosialisasi yang kurang kenceng lah sehingga mereka jumlah pengecer kurang, nah problem di sana," ungkap Tutuka.

Ia menilai, skema ini mungkin saja berjalan dengan baik pada beberapa wilayah. Akan tetapi, skema ini justru tidak optimal pada beberapa wilayah yang terpencil.

Dengan jumlah pengecer yang terbatas, maka akan menyulitkan akses masyarakat untuk mendapatkan LPG subsidi.

Untuk itu, Kementerian ESDM pun telah memberikan instruksi pada Pertamina untuk mengevaluasi skema distribusi LPG 3 kg.

Baca juga: Dirut Pertamina Cek Langsung Penyaluran LPG 3 Kg di Wilayah Sumatera Selatan

"Saya suruh turun ke bawah agar membantu masyarakat karena kan pengecer makin mengecil, nah Pertamina harus menangani distribusi itu," tegas Tutuka.

Tutuka pun membantah kalau kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi diakibatkan kuota yang terbatas. Menurutnya, kuota LPG 3 kg pada tahun ini justru bertambah.

Tercatat, pada 2023 kuota LPG tabung 3 kg sebesar 8,00 juta MT termasuk cadangan 0,5 MT. Sementara itu, realisasi penyaluran LPG tabung 3 kg pada tahun 2022 mencapai 7,80 juta MT.

Pendataan Rampung Akhir 2023

Kementerian ESDM enargetkan pendaftaran program LPG subsidi 3 kg tuntas pada akhir tahun ini.

Tutuka Ariadji mengungkapkan, masih banyak penggunaan LPG 3 kg tidak tepat sasaran.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar masyarakat melakukan registrasi untuk memastikan distribusi LPG 3kg ke depannya lebih tepat sasaran.

"Registrasi tidak (berarti) melakukan pembatasan, registrasi dulu saja. Sehingga dengan registrasi yang benar-benar dapet yang benar membutuhkan," kata Tutuka ditemui di Kementerian ESDM, Senin (31/7).

Tutuka melanjutkan, Kementerian ESDM nantinya akan melakukan pencocokan data masyarakat pendaftar dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

Nantinya penyaluran subsidi LPG 3kg akan menyasar langsung masyarakat penerima manfaat.

"Targetnya akhir tahun ini. Nanti subsidinya langsung ke orang," jelas Tutuka.

Diketahui, Kementerian ESDM bersama PT Pertamina telah melakukan pendataan dan pencocokan data pengguna serta pencatatan transaksi LPG 3 kg dari awal 2023.

Adapun implementasi pendataan sudah berlangsung di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditargetkan selesai Juni 2023 mencakup 138 kota kabupaten.

Kemudian dilanjutkan implementasi di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi ditargetkan Juli 2023 yang mencakup 273 kota kabupaten.